Dilarang Masuk Indonesia, Bea Cukai Amankan 7877 Bal Baju Bekas Impor

Pasardana.id - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Askolani menegaskan, bahwa secara aturan, baju bekas dilarang masuk Indonesia.

Hal itu tertuang dalam Permendag Nomor 51/M-DAG/PER/7/ tentang larangan impor pakaian bekas.

"Sesuai dengan ketentuan untuk pemasukan barang komoditi khususnya pakaian, itu tidak diizinkan untuk bekas, jadi harus baru. Kecuali untuk barang tertentu yang ditetapkan lain dan dikecualikan oleh Permendag," kata Askolani di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (14/3).

Seperti diketahui, penindakan terhadap impor baju bekas terus dilakukan.

Dalam 2 bulan terakhir, Ditjen Bea Cukai kembali melakukan 44 penindakan dengan barang bukti 1.700 bal baju bekas.

Terbaru, Ditjen Bea Cukai mengamankan 7.877 bal impor baju bekas.

Perolehan itu merupakan total hasil penindakan sejak 2022 sampai Februari 2023.

"Kami sampaikan bahwa, sampai 2022, Bea Cukai telah melakukan 234 penindakan terhadap baju bekas yang totalnya mencapai 6.177 bal. Di 2023 ini, sampai Februari kita telah melakukan 44 penindakan mencapai 1.700 bal dari pakaian bekas," jelasnya.

Lebih lanjut Askolani membeberkan, modus masuknya impor baju bekas yakni diselipkan di antara barang lainnya yang tidak dilarang masuk ke Indonesia.

"Modus undeclared atau misdeclared , di mana komoditi pakaian bekas itu diselipkan di antara dominasi barang lainnya yang tentunya menjadi kewaspadaan kami untuk melakukan penindakan. Juga risiko dari pintas batas yang menjadi titik pengawasan kita," ungkapnya.

Titik risiko masuknya impor baju bekas disebut berasal dari wilayah pesisir timur Sumatera, Batam dan Kepulauan Riau yang didominasi oleh kedatangan dari pelabuhan tidak resmi.

"Importasi dari pelabuhan utama juga menjadi titik pengawasan kami dari Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas Belawan, Cikarang," tuturnya.

Dalam hal ini, Bea Cukai melakukan penindakan bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang berwenang.

"Alhamdulillah cukup solid, sehingga kita selalu melakukan pengawasan sesuai ketentuan yang ditetapkan Permendag," pungkas Askolani.