Pasardana.id - Serikat buruh dan pekerja menolak besaran kenaikan upah
minimum provinsi (UM) 2024 di seluruh Indonesia, termasuk di DKI Jakarta.
"Partai Buruh menolak kenaikan nilai UMP di seluruh Indonesia pada Tahun 2024
di bawah 15%. Termasuk UMP di Provinsi DKI Jakarta," ujar Presiden
Konsfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, dalam konferensi
pers secara daring, Minggu (19/11).
Menurut Said, unsur serikat buruh, dewan pengupahan serikat buruh DKI
mengusulkan tetap kenaikan UMP adalah 15 persen.
Namun, jelas Said, ada tiga rekomendasi yang diajukan Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta dan Dewan Pengupahan
kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.
Dia menjelaskan, pengusaha yang diwakili oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) DKI Jakarta menginginkan kenaikan UMP berkisar 3-4 persen.
Karena kenaikan UMP dihitung berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan
indeks tertentu yang diusulkan oleh Apindo 0,1-0,3.
Usulan dari Disnakertransgi yang mewakili pemerintah DKI juga hampir sama
dengan Apindo yaitu inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, dan dikalikan indeks
tertentu.
Dengan demikian, kata Said Iqbal, dewan pengupahan DKI mengusulkan 3
rekomendasi kenaikan nilai UMP DKI.
Saya tidak tahu apakah ini sudah diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta atau
belum, ujar Said.
Sebelumnya, Disnakertransgi DKI Jakarta dan Dewan Pengupahan telah selesai
sidang rekomendasi besaran UMP 2024.
Ada 3 rekomendasi UMP DKI 2024 yang akan diserahkan kepada Penjabat Gubernur
DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.
Adapun tiga rekomendasi yang diajukan Penjabat Gubernur Heru Budi yaitu;
Pertama, usulan anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta unsur Organisasi
Pengusaha menggunakan formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan. Penghitungannya menggunakan formula alfa 0,20 dari
Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta sehingga UMP DKI Jakarta 2024 sebesar Rp
5.043.068.
Kedua, anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta unsur Serikat
Pekerja/Serikat Buruh mengusulkan besaran nilai UMP DKI Jakarta 2024 naik 15
persen. Penghitungan menggunakan formula inflasi DKI Jakarta (1,89 persen)
ditambah Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta (4,90 persen) ditambah indeks
tertentu (8,15 persen), sehingga hasilnya Rp 5.637 068.
Ketiga, anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta unsur Pemerintah
mengusulkan besaran nilai UMP DKI Jakarta Tahun 2024 berdasarkan formula yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Penghitungannya
menggunakan alfa 0,30 dari Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta sehingga UMP DKI
2024 sebesar Rp 5.067.381.
