BBTN Akan Dapat Tambahan Modal Rp4,6 Triliun, Kapasitas Kredit Bertambah Rp58,8 Triliun

Foto : Dok. BBTN

Pasardana.id -  PT Bank Tabungan Negara Tbk (IDX: BBTN) berpotensi meraup dana segar hingga Rp4,6 triliun dari Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau right issue dalam waktu dekat ini.

Sehingga tambahan modal yang diberikan itu bisa meningkatkan kapasitas kredit hingga Rp 58,8 triliun.

Angka itu didapat dengan mengkalikan Rp4,6 triliun dengan Rp 12 triliun.

Pemerintah selaku pemegang 60 persen porsi saham emiten bank perumahan itu akan melaksanakan HMETD-nya dengan nilai Rp2,98 triliun.

Sedangkan sisanya, sebanyak 40 persen atau senilai Rp1,62 triliun akan berasal dari pelaksnaan HMETD milik investor lainnya.

Rencana itu kian mulus setelah Rapat Kerja Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui usulan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2023 dan inisiatif tambahan modal sejumlah perusahaan pelat merah melalui aksi korporasi rights issue tahun 2022.

BBTN termasuk salah satu BUMN yang mengantongi restu PMN Tahun Anggaran 2022 dengan nilai tambahan modal mencapai Rp2,98 triliun.

“BUMN selalu berada di garda terdepan dalam menjalankan agenda pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah. Kami mendukung dan menyetujui seluruh usulan PMN yang diajukan Kementerian BUMN,” kata Evita Nursyanti dari Fraksi PDIP, Senin (04/7).  

Sementara itu, Ekonom CORE Indonesia, Piter Abdullah menilai, keputusan PMN untuk BBTN merupakan langkah tepat dan bernilai strategis.

"Yang diuntungkan bukan hanya BBTN dalam bentuk penguatan modal dan kapasitas pembiayaan lebih besar. Yang paling banyak menikmati manfaat dari tambahan modal adalah segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Piter.

Paska rights issue, Piter melanjutkan, BBTN punya kemampuan lebih besar untuk menyalurkan kredit subsidi sekaligus menekan angka backlog perumahan sebagaimana agenda besar pemerintahan Jokowi dalam program Sejuta Rumah Rakyat.

“Sektor riil juga ikut ketiban berkah, karena pertumbuhan sektor properti bisa berdampak langsung terhadap 174 sektor usaha lainnya. Dan sektor ini terbukti mampu membangkitkan ekonomi nasional paska pandemi,” katanya.

Pada rapat kerja sebelumnya, Direktur Utama BBTN, Haru Koesmahargyo mengatakan, penambahan modal tidak hanya memberikan dampak positif terhadap bank.

"Yang paling penting, tambahan modal akan meningkatkan kemampuan bank menyalurkan kredit sehingga dapat menekan angka backlog perumahan terutama di segmen MBR," jelas Haru pada Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI pekan lalu.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta.

"Pemerintah sangat men-support BTN. Saat ini, lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan rumah yang harus didukung, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Tambahan PMN akan menambah kecepatan kami menyalurkan pembiayaan. Kalau tanpa PMN, tetap bisa ekspansi tetapi akan lebih lambat," ujar Haru.

Menurut hitungan BBTN, setiap penambahan modal sebesar Rp 1 triliun maka akan menghasilkan kemampuan mendorong penyaluran kredit sekitar Rp 12 triliun.

Dengan rencana PMN sebesar Rp 2,98 triliun yang mewakili 60 persen saham pemerintah di BTN, maka total tambahan modal yang bisa didapat perseroan dari rights issue akan mencapai sekitar Rp 4,6 triliun.

“Sehingga tambahan PMN yang diberikan pemerintah itu bisa meningkatkan kapasitas kredit hingga Rp 58,8 triliun. Angka itu didapat dengan mengkalikan Rp4,6 triliun dengan Rp 12 triliun,” kata dia.

Dalam menurunkan angka backlog perumahan, pemerintah juga memberikan bantuan likuiditas kepada perbankan lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk membiayai rumah subsidi.

Dengan program itu, pemerintah memberikan bantuan likuditas dalam KPR rumah subsidi sebesar 75 persen dan 25 persen sisanya berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) bank.

Tahun ini, pemerintah memberikan kuota FLPP sebanyak 200.000 unit atau senilai Rp 28 triliun. Angka itu meningkat dari penyaluran tahun 2021 yang mencapai 178.728 unit.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, pihaknya akan memperhatikan dan memperdalam masukan serta catatan dari beberapa fraksi yang telah hadir dan memastikan PMN membawa hasil yang baik dan maksimal kepada negara juga terhadap pelayanan publik.

"Kalau dilihat dari data-datanya, kontribusi yang sudah diberikan BUMN kepada negara kurang lebih sebesar Rp1.200 triliun, yang terdiri dari pajak, dividen dan bagi hasil. Untuk 10 tahun terakhir, itu totalnya kurang lebih Rp4.013 triliun. Artinya, dalam 3 tahun terakhir ini, ada kenaikan masing-masing per tahunnya Rp50 triliun lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya secara kumulatif, tentu inilah hasil daripada upaya kerja sama antara kementerian BUMN dan Komisi VI,” ucap Erick.

Lebih lanjut Erick menambahkan, Kementerian BUMN akan berusaha menargetkan dividen di tahun 2023 hingga 2024 mencapai kurang lebih Rp50 triliun.

Hal ini dilihat dari data dividen tahun 2022 yang mencapai Rp39,7 triliun, sehingga nantinya PMN dan dividen dapat berimbang.