Lawan Penyeludupan Lobster di Batam, KKP Perkuat Armada Kapal Reaksi Cepat

Pasardana.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkuat armada untuk mengawasi dan menjaga sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia, termasuk illegal fishing, dengan meluncurkan 4 armada Unit Reaksi Cepat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Batam, Kamis (17/3/2022).

Kapal ini digadang-gadang menjadi pemburu penyelundup lobster dan pengebom ikan.

“Hari ini saya luncurkan 4 armada speedboat dengan nama Hiu Biru, yang akan semakin memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya dari praktik penyelundupan BBL, penangkapan ikan dengan cara yang merusak, dan pemanfaatan ruang Laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai aturan PKKPRL,” ujar Menteri Trenggono saat meresmikan URC PSDKP di PT PAL Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Menteri Trenggono menegaskan, bahwa praktik perikanan ilegal di wilayah perairan yuridiksi Indonesia, seperti penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) dan penangkapan ikan yang merusak (Destructive Fishing) harus diberantas.

Oleh sebab itu, armada dengan kecepatan mencapai 57 knot ini secara khusus akan ditugaskan untuk menjaga wilayah-wilayah yang selama ini dianggap rawan penyelundupan BBL dan destructive fishing.

“Di tahap awal ini, kami akan tempatkan di 4 lokasi, yaitu; di Batam, Jambi, Jakarta dan Kupang,” ujar Menteri Trenggono.

Dia pun memerintahkan Direktorat Jenderal PSDKP sebagai benteng KKP untuk menindak tegas pelaku penyelundupan BBL, destructive fishing, dan pemanfaatan ruang laut secara menetap yang tidak sesuai aturan.

Menteri Trenggono kembali menegaskan, bahwa arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan adalah menjadikan ekologi sebagai panglima sehingga praktik perikanan yang tidak sesuai ketentuan dan merusak ekosistem kelautan dan perikanan harus diberantas.

Dia meminta agar jajaran Ditjen PSDKP menjaga integritas dalam melaksanakan operasi, serta memperkuat kolaborasi dengan penegak hukum lainnya sehingga pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan berjalan lebih optimal.

“Pengawasan harus menjadi benteng KKP dalam mengawal seluruh program terobosan,” tandasnya.