Pemda Wajib Belanjakan Dana Pengadaan Untuk Produk UMKM

Pasardana.id - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menargetkan pengadaan barang pemerintah yang rata-rata mencapai Rp 400 triliun per tahun digunakan untuk membeli produk UMKM.

Untuk itu, dirinya mengingatkan, Pemerintah Daerah (pemda) wajib untuk belanja produk UMKM untuk pengadaan kebutuhan Pemda.

Luhut mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) khususnya memiliki dana yang besar untuk membelanjakan produk UMKM. Apalagi, saat ini, produk UMKM telah ada dalam e-catalog.

"Saya ulangi, wajib hukumnya untuk membeli lewat e-catalog, itu ada Rp 400 triliun. Kami punya belanja government procurement itu Rp 1.170 triliun, tiap tahun itu angka meningkat, angka besar sekali," ujarnya dalam Webinar Gernas BBI, Kamis (24/2).

Dengan belanja produk UMKM, kata Luhut, justru bisa menumbuhkan perekonomian nasional. Karena, apabila Rp 400 triliun dari total belanja itu digunakan untuk membeli produk UMKM, pertumbuhan ekonomi nasional dapat bertambah 1,71% per tahun.

"Jadi kita hitung, kalau ada Rp 400 triliun saja dibelanjakan untuk UMKM, itu akan berdampak 1,71% terhadap pertumbuhan ekonomi," ujar Luhut.

Sebelumnya, Mantan Menkopolhukam itu pernah meminta para Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menggunakan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.

Optimalisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan UMKM melalui e-purchasing dan e-tendering.

"Tujuan utamanya adalah untuk mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membeli produk dalam negeri," ujar Luhut dalam keterangannya, Kamis (17/2) lalu.

Program untuk mendorong penggunaan produk UMKM dalam pengadaan barang pemerintah akan segera diluncurkan, dan setelah dilaksanakan akan terus dievaluasi.

Luhut menambahkan, program tersebut dapat mengoptimalkan kinerja UMKM yang sebetulnya mampu menambah pertumbuhan ekonomi hingga 3,7% year on year setiap tahunnya.