Indonesia-Sri Lanka Perkuat Kerjasama Bilateral di Bidang Maritim dan Ekonomi Biru

Pasardana.id - Pemerintah Indonesia, diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan melakukan pertemuan bilateral dengan Pemerintah Sri Lanka yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Sri Lanka, Hon Tharaka Balasuriya, di Bali, Senin (5/12/2022).

Pertemuan tersebut dilaksanakan di sela-sela Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island State Forum-AIS Forum).

Keduanya membahas berbagai kerja sama keamanan dan keselamatan maritim serta potensi investasi ekonomi biru kedua negara.

Dalam pertemuan tersebut, Menko Luhut mengatakan, masih perlu dimaksimalkannya kerja sama bilateral Indonesia-Sri Lanka untuk membangun dan memajukan pembangunan ekonomi termasuk ekonomi berbasis sumber daya maritim.

"Indonesia dan Sri Lanka ini perlu lebih tingkatkan kerja sama ekonomi. Kita sambut baik dan siap untuk berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kedua negara. Kerangka kerja sama ini akan sangat membantu negara seperti Sri Lanka dalam mempercepat pertumbuhan ekonominya," ucapnya, dikutip melalui siaran pers Kemenko Marves, Senin (5/12).

Tidak hanya membicarakan kerjasama dibidang ekonomi saja, kedua menteri juga sepakat untuk menjajaki potensi kerja sama di sektor pertambangan, industri perikanan, dan pariwisata berbasis kemaritiman.

Pemerintah Indonesia juga menyoroti lokasi Sri Lanka yang diketahui merupakan negara rentan bencana alam.

Menurut Menko Luhut, dari kondisi Sri Lanka perlu juga dilakukan kerja sama pencegahan bencana serta pengelolaan dampak bencana.

"Kita bisa bantu melalui kerja sama pembangunan kapasitas mitigasi bencana untuk Sri Lanka," lanjut Luhut.

Ditambahkan, Indonesia melalui Forum AIS juga mendukung langkah-langkah yang dilakukan Sri Lanka untuk memenuhi Sasaran Pembangunan Berkelanjutan, khususnya SDG ke-13 tentang Aksi Iklim dan SDG ke-14 tentang kehidupan di bawah air.

AIS Forum sendiri adalah platform kerja sama konkret yang dibentuk untuk mewadahi 47 negara kepulauan dan pulau di seluruh dunia untuk bersama-sama mengatasi tantangan dan permasalahan yang dihadapi, khususnya pada sektor pembangunan kelautan.