Target Pemerintah Untuk Pendapatan Negara 2023 Sebesar Rp2.463 Triliun

Pasardana.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan, target pemerintah untuk pendapatan negara tahun 2023 adalah sebesar Rp2.463,0 triliun.

Menurutnya, target tersebut akan dicapai melalui berbagai reformasi perpajakan dan pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

"Ini adalah sebuah target yang mencerminkan kehati-hatian didalam mengantisipasi dampak ketidakpastian dan kencenderungan pelemahan ekonomi global. Pertama, ketidakpastian dari harga-harga komoditas. Kedua, kecenderungan pelemahan ekonomi global dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia," terangnya, saat Penyerahan DIPA dan TKKD Tahun Anggaran 2023, di Istana Negara, Kamis (1/12).

Untuk diketahui, DIPA adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Sementara TKDD adalah Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

APBN 2023, lanjut Sri Mulyani, diarahkan untuk dapat terus meningkatkan produktivitas nasional dan menjaga keberlanjutan keuangan negara di tengah ketidakpastian perekonomian global, serta melindungi masyarakat.

APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme dan sekaligus menjaga pemulihan ekonomi, namun pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan di dalam merespon gejolak global yang akan terus berlangsung pada tahun depan, ujarnya menambahkan.

Selanjutnya, Menkeu juga menyampaikan target belanja negara untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp3.061,2 triliun.

Jumlah tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.

Sri juga menyatakan, belanja di sektor pendidikan dan kesehatan mendapatkan alokasi terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

Pada sektor pendidikan, pemerintah mengalokasikan anggaran mencapai Rp612,2 triliun.

"Di mana belanja pemerintah pusat Rp237,1 triliun. Dan transfer ke daerah untuk pendidikan Rp305,6 triliun dan pembiayaan untuk pendidikan sebesar Rp69,5 triliun," ujarnya.

Sementara pada sektor kesehatan, pemerintah mengalokasikan anggaran mencapai Rp178,7 triliun.

"Belanja pemerintah pusat Rp118,7 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp60 triliun," ucapnya.

Selain itu, pemerintah mengalokasikan anggara perlindungan sosial sebesar Rp476 triliun.

Di mana belanja pemerintah pusat dalam bentuk berbagai bantuan sosial dan subsidi Rp454,7 triliun.

"Transfer ke daerah (alokasi bantuan sosial) Rp17 triliun serta pembiayaan Rp4,3 triliun," ujarnya.

Lebih lanjut Sri juga mengungkapkan, belanja untuk sektor ketahanan pangan meningkat menjadi Rp104,2 triliun dari Rp94 triliun tahun ini.

Ketahanan energi termasuk untuk menjaga masyarakat dan perekonomian dari ketidakpastian harga energi dengan subsidi energi dan kompensasi serta belanja di bidang energi mencapai Rp341,3 triliun, katanya.