Pasardana.id - Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
berencana akan menggelar aksi besar-besaran di kantor Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Jumat, 4 November 2022.
Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, aksi tersebut akan dihadiri oleh puluhan
ribu buruh yang berasal dari Jabodetabek.
Ia menambahkan, pada tanggal tersebut, aksi juga kan dilakukan serentak di
beberapa kota Industri seperti Bandung, Banten, Surabaya dan kota-kota
lainnya.
Adapun tuntutan dari aksi tersebut adalah menaikkan upah minimum 2023 sebesar
13 persen, tolak PHK dengan alasan resesi, dan tolak Omnibus Law.
"Tanggal 4 November puluhan ribu buruh akan aksi di Kemnaker, dari Jabodetabek
ke Kemnaker," ungkap Said dalam konferensi pers virtual, Rabu (2/11).
Terkait tuntutan upah naik 13%, Said Iqbal mengaku punya hitung-hitungannya.
Ia menyebut, pengeluaran buruh setelah harga BBM naik menjadi lebih besar.
"Karena buruh konsumsinya itu di tiga sektor. Pertama makanan dan minuman itu
naik 15%. Transportasi yang biasa Rp 4 ribu naik Rp 2 ribu, 50%. Sewa rumah Rp
500 ribu naik minimal Rp 50 ribu atau 10%. tiga sektor inilah yang buat buruh
daya belinya anjlok," jelasnya.
Lebih lanjut ia menginginkan, agar pemerintah menetapkan kenaikan upah
berdasarkan tingkat inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, alih-alih
menggunakan PP 36/2021 tentang Pengupahan.
Soalnya, dalam PP, kenaikan UMP dilakukan dengan rumus batas atas dan bawah
upah minimum wilayah bersangkutan.Ia menjelaskan bahwa kenaikan upah 13 persen
itu mengacu pada estimasi inflasi tahun depan sebesar 7-8 persen, dengan
proyeksi pertumbuhan ekonomi 4,8 persen.
Apabila kedua angka tersebut dijumlahkan, maka totalnya menjadi 11,8 persen.
Kemudian, ditambah dengan angka produktivitas dan pembulatan menjadi 13
persen.
Menurut Said, kenaikan harga BBM tersebut menurunkan daya beli yang saat ini
sudah merosot sebesar 30 persen.
Dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen.
"Dampak kenaikan harga BBM itu mengakibatkan inflasi melambung, harga-harga
barang naik, ini menyulitkan kehidupan buruh dan masyarakat kecil," kata Said.
Jika tuntutan mereka tidak digubris, buruh mengancam menggelar aksi mogok
nasional.
Adapun rencana mogok nasional sudah dijadwalkan pada minggu kedua Desember
2022.
Diperkirakan aksi mogok nasional melibatkan 5 juta buruh dan 15 ribu pabrik di
Indonesia.
