Tahun 2022, Pemerintah Masih Akan Cairkan Bansos Dampak Covid-19

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Pemerintah masih akan tetap mencairkan bantuan sosial (bansos) pada tahun 2022.

Pemerintah masih akan tetap memfokuskan bantuan perlindungan sosial akibat dari pandemi covid-19 yang sudah berlangsung hampir dua tahun ini.

Bansos juga disalurkan untuk mendongkrak daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat ini, yang terdiri dari tiga jenis bansos dengan jenis dan jumlah yang beragam.

Ketiga program bansos tersebut, akan disalurkan secara reguler melalui Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

Berikut tiga daftar bansos yang akan disalurkan pemerintah mulai 2 Januari 2022, yaitu:

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) & Program Keluarga Harapan (PKH)

BPNT dan PKH dipastikan tetap mengalir pada 2022 melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Bantuan ini akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengatakan, BPNT yang diberikan nilainya mencapai Rp 200 ribu per bulan untuk tiap KPM.

Sementara untuk PKH, diberikan kepada KPM yang memiliki kriteria tertentu yaitu, keluarga yang memiliki ibu hamil/balita akan menerima bantuan Rp 3 juta per tahun.

Kemudian, PKH untuk keluarga yang memiliki anak SD menerima Rp 900 ribu per tahun, anak SMP Rp 1,5 juta dan anak SMA Rp 2 juta per bulan. Jika di keluarga tersebut ada penyandang disabilitas/lansia, maka bansos PKH yang diterima adalah Rp 2,4 juta.

Apabila suatu keluarga memiliki 2 anak SD, maka bantuan sosial/bansos PKH yang diberikan berlipat ganda, yakni Rp 900 ribu ditambah Rp 900 ribu menjadi Rp 1,8 juta per tahun.

Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja dipastikan kembali bergulir tahun depan. Rencananya, gelombang Kartu Prakerja selanjutnya dibuka pada Februari 2022.

Menko Airlangga Hartarto menyatakan, jika Kartu Prakerja merupakan bantuan bagi masyarakat yang belum bekerja, kehilangan pekerjaan, atau usahanya terdampak karena pandemi Covid-19. Program ini dimulai sejak 2020.

Dalam program ini, setiap peserta yang lolos berhak mendapat dana Rp 3,55 juta. Dari jumlah tersebut, dana sebesar Rp 1 juta diberikan untuk peserta membeli paket pelatihan daring.

Usai melakukan pelatihan dan mendapatkan sertifikat kelulusan pertama, peserta akan mendapatkan dana sebesar Rp 600 ribu per bulan. Dana tersebut akan disalurkan selama empat bulan dengan jumlah yang sama.

Selain itu, para peserta akan mendapatkan dana tambahan sebesar Rp 150 ribu setelah mengisi tiga kali survei.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT), Abdul Halim Iskandar menyatakan, BLT Dana Desa akan diberikan pada tahun depan dengan besaran Rp 300 ribu per keluarga. BLT Dana Desa yang disalurkan tahun ini, terdiri dari dua mekanisme.

Pertama, sekitar 40 persen alokasi dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Kedua, sekitar 60 persen alokasi dana desa dimanfaatkan sebagai program Pemberdayaan untuk Masyarakat Desa.

Nantinya, BLT Dana Desa akan dicairkan pada keluarga miskin dan tidak mampu dengan besaran BLT Rp300 ribu per KPM per bulan.

Selain tiga bansos di atas, pemerintah mulai Februari 2022 akan meluncurkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang merupakan mandat dari Peraturan Pemerintah (PP) 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP.

Program ini bisa dimanfaatkan para pekerja yang terdampak PHK dan memenuhi syarat tertentu.

Bantuan yang diberukan berupa uang tunai, informasi lapangan kerja, hingga pelatihan kerja.

Berbagai fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan bagi pekerja yang sudah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan menyelesaikan iuran paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan, atau setidaknya telah membayar iuran enam bulan berturut-turut sebelum PHK.

Penerima program ini adalah pekerja atau buruh yang sudah terdaftar atau baru saja didaftarkan oleh perusahaan dalam program jaminan sosial.