Wapres Sebut Kesejahteraan Petani Masih Jadi PR Pemerintah

Pasardana.id - Wakil Presiden (Wapres), Maruf Amin menyebutkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah (PR) pemerintah yang masih harus diselesaikan, salah satunya adalah kesejahteraan petani.

Wapres mengungkapkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 menurut sumber penghasilan utama, sebagian besar jumlah rumah tangga tergolong miskin di Indonesia berasal dari sektor pertanian, yaitu 46,30 persen.

"Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan petani masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah yang harus diselesaikan," ujar Wapres di acara Penganugerahan Penghargaan Bidang Pertanian Tahun 2021 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (13/9/2021).

Menurut Wapres, inovasi dan terobosan perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Untuk itu, reformasi pertanian, intensifikasi produksi, dan peningkatan akses pasar menjadi upaya nyata yang harus diimplementasikan pelaksanaannya di lapangan secara konsisten untuk mewujudkan kesejahteraan petani.

Dijelaskan Wapres, kesejahteraan petani perlu ditingkatkan, karena sektor pertanian menjadi tulang punggung ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19.

Hal itu terbukti dari pertumbuhan yang dialami sektor ekonomi di tengah disrupsi ekonomi akibat pandemi.

Di tahun kedua pandemi Covid-19, lanjutnya, tantangan yang dihadapi negara tidaklah mudah, karena tak hanya mengalami krisis kesehatan tapi juga krisis ekonomi.

Meski sulit, Wapres Maruf bersyukur bahwa sektor perekonomian Indonesia tetap kokoh di tengah pandemi. Dimana sektor pertanian tetap tumbuh di kala sektor lainnya justru mengalami kontraksi.

Kita bersyukur, di tengah disrupsi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, sektor pertanian ternyata mampu hadir sebagai tulang punggung bagi perekonomian nasional," ujar Wapres.

Lebih lanjut Wapres menilai, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dituntut untuk beradaptasi dan berinovasi dalam merumuskan kebijakan dan rencana aksi yang dapat memfasilitasi para insan pertanian untuk tetap sehat dan produktif.

Ia juga mengingatkan, ketangguhan sektor pertanian di masa krisis tidak terlepas dari kerja keras dan sinergi para insan pertanian, serta komitmen kuat dari pemerintah daerah.

Begitu juga, roda pembangunan pertanian nasional tak akan bisa digerakkan tanpa adanya kerja bersama yang integratif dan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah.

Karena itu, pemerintah pusat mengapresiasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten yang telah berkontribusi dan berprestasi dalam rangka meningkatkan produksi pangan dan ekspor pertanian yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

"Jika pertanian bisa diibaratkan sebagai tulang punggung perekonomian nasional, maka partisipasi aktif kepala daerah adalah kalsium yang menjadi nutrisi penting dalam menjaga tulang punggung agar tetap sehat dan kuat," kata dia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun 2020, sektor pertanian mampu tumbuh 1,75 persen ketika banyak sektor justru terkontraksi. Tak hanya itu, sektor pertanian pun mampu menyerap tenaga kerja, di saat banyak industri mengurangi karyawan bahkan melakukan pemutuhan hubungan kerja (PHK).

Selain itu, berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2021, lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah sektor pertanian, kehutanan, dan Perikanan, yaitu sebesar 29,59 persen. Dimana angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Lapangan kerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,36 persen menjadi 29,23 persen, kata Ma'ruf.

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian sendiri pun tidak mudah.

Sejak awal pandemi, Badan Organisasi Pangan Dunia atau FAO memberikan peringatan bahwa pandemi berpotensi mengakibatkan terjadinya krisis pangan global.

Pandemi dikhawatirkan akan berimplikasi pada kebijakan pangan masing-masing negara dan menurunkan kemampuan produksi mereka, tutur Wapres.