Pasardana.id - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan
Investasi, Luhut B. Pandjaitan menyatakan, bahwa untuk meminimalisasi
mobilitas masyarakat dan mengurangi potensi penyebaran COVID-19, pemerintah
kembali melakukan penyesuian aturan kerja di PPKM Darurat.
"Kami melakukan beberapa penyesuaian, mencermati masukan dan memantau di
lapangan, agar pengaturan lebih efisien," seru Menko Luhut, dalam pertemuan
virtual yang dilaksanakan pada hari Rabu (7/7/2021).
Dalam rapat koordinasi tersebut, Luhut yang juga dipercaya untuk menjadi
Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali oleh Presiden Jokowi, menyampaikan usulan
revisi untuk sektor esensial sebagai berikut:
a. Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, dana pensiun, dan
lembaga pembiayaan.
b. Pasar modal.
c. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center,
internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat.
d. Perhotelan non penanganan karantina.
e. Industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti
contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 bulan terakhir atau
dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki IOMKI (Izin
Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri).
Luhut pun menerangkan bahwa untuk butir (a) sampai (d) di atas dapat
beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf.
Sementara untuk butir (e) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal sebesar
50% staf yang bekerja di fasilitas produksi/pabrik.
Sedangkan untuk wilayah perkantoran pendukung operasional hanya diperbolehkan
maksimal 10% staf.
Sementara itu, untuk sektor kritikal, Luhut menyampaikan kriteria berupa:
a. Kesehatan
b. Keamanan dan ketertiban masyarakat
c. Energi
d. Logistik, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok
masyarakat
e. Makanan dan Minuman dan penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan
peliharaan
f. Petrokimia
g. Semen dan bahan bangunan
h. Objek Vital Nasional
i. Proyek Strategis Nasional
j. Konstruksi
k. Utilitas dasar (listrik, air, pengelolaan sampah)
Untuk butir (a) dan (b) dapat beroperasi maksimal 100% staf tanpa ada
pengecualian.
Sedangkan butir (c) sampai (k) dapat beroperasi maksimal 100% staf hanya pada
fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat.
Untuk operasi perkantoran guna mendukung operasional, maka hanya diberlakukan
maksimal 25% staf.
Terkait usulan pelaksanaan tersebut, Luhut juga mengarahkan, agar pelaksanaan
vaksinasi di wilayah industri dan pabrik dilakukan dengan lebih masif guna
menghindari terjadinya klaster baru.
"Saya minta, kita semua satu padu melaksanakan ini. Kita akan bikin lebih
ketat kalau sampai minggu depan tidak ada perubahan," tegas Luhut.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita
menyampaikan, bahwa perusahaan yang boleh beroperasi dalam masa PPKM Darurat
ini adalah perusahaan yang memiliki IOMKI.
Dalam IOMKI, perusahaan akan dikategorisasikan sesuai sektor dan juga memiliki
pedoman protokol yang harus dipenuhi.
IOMKI akan diterbitkan secara digital dan disertakan dengan QR Code.
Selain itu, Kementerian Perindustrian juga akan memberikan daftar perusahaan
pemegang IOMKI kepada pemerintah daerah guna memudahkan pengecekan atau sidak
terhadap perusahaan yang tidak patuh.
"Kalau ada yang melanggar, akan kami cabut izinnya," tandas Menteri Agus.
