Pasardana.id - Rektor Universitas Indonesia (UI), Ari Kuncoro akhirnya
mundur dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk (BRI) (IDX:BBRI) ditengah polemik adanya rangkap
jabatan yang jadi sorotan publik,
Rangkap jabatan mulanya dilarang melalui aturan Statuta UI. Rangkap jabatan
tersebut menjadi soal lantaran melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68
Tahun 2013 tentang Statuta UI yang melarang rektor UI merangkap jabatan di
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk sebagai komisaris.
Persoalan rangkap jabatan itu kemudian semakin ramai di ranah publik, karena
aturan itu direvisi dan memungkinkannya untuk rangkap jabatan.
Adapun pengunduran diri Ari sebagai komisaris BRI telah disampaikan ke
Kementerian BUMN. Hal itu sebagaimana disampaikan BRI melalui keterbukaan
informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).
"Kementerian BUMN telah menerima surat pengunduran diri Sdr. Ari Kuncoro dari
jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan per
tanggal 21 Juni 2021," tulis surat tersebut.
"Sehubungan itu, Perseroan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan dan
prosedur," lanjut surat itu.
Dalam surat tersebut dijelaskan, beberapa hal yang disampaikan dalam rangka
memenuhi peraturan POJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember tentang Direksi
dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade menilai Kementerian BUMN
mesti berhati-hati sebelum menunjuk seseorang sebagai komisaris perusahaan
pelat merah.
"Dari Kementerian (BUMN) tentu kita harus lebih berhati-hati sebelum
mengangkat seseorang untuk dicari informasi yang lebih detil," ujarnya.
Menurut Andre, ke depannya, Kementerian BUMN mesti bersikap lebih tegas ketika
muncul polemik mengenai rangkap jabatan komisaris seperti yang terjadi pada
kasus Ari.
Andre juga mengingatkan, agar seluruh pihak bersikap jujur dan menjaga etika
ketika ditawari sebuah jabatan. Sebab, jelas Andre, Ari semestinya tahu ada
larangan merangkap jabatan ketika ia ditawari menjadi komisaris BUMN.
Ia juga menyayangkan, dengan adanya kasus tersebut, pemerintah, dalam hal ini
Kementerian BUMN dan Presiden Joko Widodo, menjadi sasaran kemarahan
masyarakat.
"Seharusnya dari awal, yang bersangkutan waktu ditawari menjadi Wakil Komut
BRI - karena tahu Statuta UI melarang, harusnya mundur, tidak menerima,
(jangan) tunggu ramai dulu baru mundur," kata Andre.
Ari sendiri diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama BRI pada 18 Februari tahun
lalu. Kala itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BRI memutuskan
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo sebagai Komisaris Utama BRI, lalu Ari
Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama.
Sebelum di BRI, Ari Kuncoro pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bank
Negara Indonesia Tbk (BNI) pada RUPS Luar Biasa BNI 2 November 2017.
