Pemerintah Dukung Tiga Isu Prioritas Ketenagakerjaan di Forum G20

Pasardana.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Anwar Sanusi mengatakan, pemerintah Indonesia mendukung tiga isu prioritas yang disampaikan Presiden Italia pada forum 4th Employment Working Group (EWG) G20.

Tiga isu prioritas itu, yakni; menciptakan pekerjaan lebih banyak, lebih baik, dan bergaji sama bagi perempuan; sistem pelindungan sosial di dunia kerja yang terus berubah; serta pola kerja, organisasi bisnis, dan proses produksi di era digitalisasi.

Menurutnya, tiga isu prioritas tersebut sejalan dengan target Indonesia dalam memulihkan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Kami mendukung tiga isu prioritas yang disampaikan Presidensi Italia, karena hal ini sejalan dengan apa yang kita upayakan dalam menangani dampak pandemi Covid-19 di Indonesia," tutur Anwar Sanusi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, (2/6/2021).

Lebih lanjut Anwar menjelaskan, melalui Annex-1, Presidens Italia menyampaikan Peta Jalan (roadmap) Menuju Pekerjaan Yang Lebih Banyak, Lebih Baik, dan Lebih Setara bagi Perempuan.

Peta jalan ini diyakini mampu melampaui Target Brisbane.

"Jadi memang tiga isu prioritas itu sangat penting untuk dibahas, termasuk soal gender yang selama ini menjadi concern kita, ucapnya.

Kemudian pada Annex-2 berupa prinsip kebijakan G20 untuk memastikan akses ke perlindungan sosial yang memadai bagi semua orang di dunia kerja yang terus berubah.

Anwar juga mengatakan, Annex-2 ini sejalan dengan Indonesia yang telah memberlakukan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menurutnya, UU Cipta Kerja menawarkan perlindungan sosial berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Dunia usaha dan industri berubah begitu dinamis. Oleh karenanya, harus ada jaminan perlindungan sosial yang memadai bagi para pekerja/buruh, ujarnya.

Terakhir, Annex-3 yang mencakup prinsip-prinsip panduan untuk pengaturan kerja dan platform kerja jarak jauh. Platform ini diperlukan mengingat era digitalisasi dan pandemi Covid-19 telah mempercepat desrupsi ekonomi.

Dalam Annex-3 ini dibahas tentang pekerjaan jarak jauh dan platform pekerjaan yang saat ini langkah dan kebijakannya sedang mulai ditetapkan secara global di berbagai negara, tandasnya.