Realisasi APBD Lebih Rendah, Menkeu Sentil Pemda

Pasardana.id - Lagi-lagi, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyoroti kinerja pemerintah daerah (Pemda) terkait anggaran belanja pendapatan daerah (APBD) yang turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menurutnya, hal ini penting untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional akibat tekanan pandemi Covid-19 yang telah terjadi sejak tahun lalu.

"Sebetulnya, kita mengharapkan Pemerintah Daerah bisa seperti Pemerintah Pusat melakukan belanja yang lebih cepat sehingga bisa segera memulihkan ekonomi Indonesia," ujarnya Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual yang dikutip Jumat (30/4/2021).

Catatan Kementerian Keuangan, realisasi belanja APBD hingga Maret 2021 sebesar Rp 98,9 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Maret tahun 2020 yang terealisasi Rp 106,67 triliun.

Menurutnya, untuk membantu pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah Pusat juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 172,96 triliun melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Namun, lagi-lagi dana TKDD tersebut baru dibelanjakan Rp 96,9 triliun.

Ini yang perlu menjadi perhatian agar pemerintah daerah juga ikut menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi menggunakan APBD-nya, karena APBN sudah melakukan langkah-langkah di dalam mengakselerasi belanja untuk pemulihan ekonomi, kata Sri Mulyani.

Hal inilah yang menyebabkan simpanan Pemda di perbankan mengalami kenaikan. Padahal seharusnya anggaran tersebut langsung disalurkan kepada masyarakat.

Sampai akhir Maret 2021, total anggaran Pemda yang mengendap di perbankan mencapai Rp 182,3 triliun. Anggaran tersimpan tersebut naik 11,2% dibandingkan Februari lalu yang tercatat sekitar Rp 163,9 triliun.

Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dana daerah yang mengendap di perbankan juga naik. Pada Maret 2020, dana yang tersimpan di bank sekitar Rp 177 triliun.

"Artinya masih ada dana APBD tersimpan di bank dan belum dijadikan belanja untuk memulihkan ekonomi di daerah," tandasnya.