Pasardana.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diminta
untuk melakukan audit terhadap seluruh operator seluler.
Hal itu guna memastikan operator seluler membangun infrastruktur
telekomunikasi di Indonesia timur, sebagai bagian dari program pemerintah.
Pasalnya, sampai hari ini, program itu belum terlaksana karena Menteri Kominfo
tidak punya nyali untuk menegur para pemain di industri telko, salah satunya
adalah operator seluler PT XL Axiata Tbk (IDX: EXCL) yang
sahamnya dikuasai oleh Axiata Malaysia.
Mantan Waketum Partai Gerindra, Arief Poyuono mengatakan, operator EXCL tidak
melakukan pembangunan infrastrukturnya terutama di daerah Indonesia timur.
Padahal hal itu bagian dari komitmen operator seluler dan mendapatkan izin
penyelenggaraan jaringan bergerak selular secara nasional, dimana para
operator telah berjanji untuk membangun infrastruktur telekomunikasi selular
di seluruh daerah, termasuk di daerah nonkomersial.
"Berbagai alasan kerap diutarakan operator untuk tidak memenuhi komitmen
pembangunannya. Dahulu isu tidak adanya backbone dipakai untuk menghindari
komitmen pembangunan," kata Arief Poyuono, Selasa (20/4/2021).
Menurutnya, dengan tersedianya Palapa Ring Paket Timur, Tengah, dan Barat,
seharusnya tidak ada alasan bagi operator telekomunikasi untuk tidak membangun
di 3.435 desa tersebut.
Dan terkait hal tersebut, apalagi saat pandemi covid-19 ini, dibutuhkan
jaringan telekomunikasi secara online untuk mendukung aktivitas ekonomi dan
sosial.
Semua desa itu perlu tersambung dengan telekomunikasi. Karena itu, Kominfo
seharusnya segera melakukan audit terhadap komitmen pembangunan EXCL yang
hanya membangun di daerah yang menguntungkan secara bisnis.
Jika audit sudah dilakukan dan XL Axiata melanggar ketentuan bisnis seluler
maka Kominfo harus mencabut izin XL axiata," jelas Ketua Umum SP BUMN Bersatu
itu.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajaran menteri terkait
untuk segera mempercepat perluasan akses dan peningkatan infastruktur digital.
Jokowi mengatakan, dirinya sudah memerintahkan Menteri Komunikasi dan
Informatika, Johnny G Plate untuk mempercepat penyediaan layanan internet di
12.500 desa atau kelurahan dan titik-titik layanan publik.
"Segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur
digital. Saya kira kemarin kita sudah bicara dengan Menkominfo mengenai ini.
Kemudian percepatan penyediaan layanan internet di 12.500 desa atau kelurahan
serta di titik-titik layanan publik," ujar Jokowi dalam Rapat Terbatas
Perencanaan Transformasi Digital beberapa waktu lalu.
