Pasardana.id - Kementerian Perindustrian mendorong pengembangan konsep
circular economy pada produk slag baja.
Langkah ini, selain sejalan dengan penerapan industri hijau, juga sebagai
upaya untuk memenuhi kebutuhan bahan tambahan bagi industri semen dan
kontruksi.
Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, permintaan slag baja pasar luar negeri
justru meningkat hingga awal tahun 2021 seiring dengan berjalannya kegiatan
kontruksi. Oleh karena itu, produk ini perlu dimanfaatkan secara optimal,
salah satunya bagi penopang aktivitas industri semen dalam memacu pembangunan
konstruksi di dalam negeri, kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa
Industri (BSKJI) Kemenperin, Doddy Rahadi di Jakarta, Jumat (26/3/2021).
Kemenperin memberikan apresiasi kepada PT. Krakatau Semen Indonesia (KSI),
perusahaan patungan PT. Krakatau Steel Tbk (IDX: KRAS) dan PT.
Semen Indonesia Tbk (IDX: SMGR), yang mengolah granulated blast
furnace slag menjadi ground granulated blast furnace slag (GGBFS) dengan
kapasitas produksi sebesar 690.000 ton per tahun.
Pangsa pasar utama dari produk perusahaan BUMN tersebut adalah Singapura, yang
mencapai 350.000 ton per tahun dan mulai merambah ekspor ke beberapa negara
lain.
Produk tersebut dimanfaatkan sebagai supplementary cementitious material
(SCM) atau material pengganti semen yang ditujukan untuk meningkatkan kekuatan
dan durabilitas beton sehingga bisa digunakan untuk kontruksi khusus, ungkap
Doddy.
Kemenperin juga mendukung KSI untuk terus meningkatkan pasar dalam negeri.
Saat ini pasar domestik terbesar adalah industri semen dan kontruksi yang
memanfaatkan GGBFS sebagai bahan tambahan produksi semen portland slag,
imbuhnya.
Beberapa waktu lalu, Kepala BSKJI menyerahkan Sertifikasi Produk Penggunaan
Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) kepada KSI.
Tujuannya untuk melakukan pengembangan dan pemberdayaan industri di dalam
negeri.
Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung, salah satu unit kerja di
bawah binaan BSKJI Kemenperin turut mengupayakan agar produk slag baja dapat
dipasarkan dalam bentuk curah maupun kemasan kantong melalui Sertifikasi
Produk SNI.
Hal ini untuk menjawab kekhawatiran pelaku industri konstruksi dalam negeri
selama ini terkait dengan peraturan mengenai limbah B3, yang menyatakan bahwa
perlunya izin terlebih dahulu sebelum memanfaatkan produk slag tersebut.
Dengan adanya SPPT SNI, maka produk tersebut bisa diperjualbelikan dengan
mudah di pasaran dan dapat dimanfaatkan oleh dunia konstruksi secara luas,
jelas Kepala B4T Bandung, Wibowo Dwi Hartoto.
Upaya peningkatan pangsa pasar dalam negeri, lanjut Wibowo, perlu ditingkatkan
melalui inovasi terhadap produk slag baja tersebut.
B4T siap menjadi jembatan penghubung bagi dunia konstruksi lokal agar dapat
menyerap produk tersebut melalui kegiatan-kegiatan inovasi, imbuhnya.
B4T juga menyediakan fasilitas laboratorium pengujian yang dapat diakses untuk
menunjang produksi ataupun pemecahan masalah di industri.
Kemenperin berharap, bahwa produk slag ini nantinya dapat dimanfaatkan secara
luas di pasar domestik.
