Ketua DPD RI Sebut Pusat Telah Berikan 4 Dukungan Kebijakan untuk Pemulihan Ekonomi Daerah

Pasardana.id - Pemerintah akan memberikan empat dukungan dan kebijakan untuk memulihkan ekonomi daerah.

Saat ini, hanya tinggal pemegang kebijakan di daerah memastikan implementasinya untuk mempercepat pemulihan ekonomi.   

"Sebenarnya, pemerintah pusat telah memberi empat dukungan dan kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi di daerah," kata Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, seperti dilansir Antara, Kamis (25/3/2021).

Anggota Dewan asal Jawa Timur itu mengatakan empat dukungan itu yang pertama memberikan relaksasi dari segi penyaluran Transfer Dana ke Daerah (TKDD).

"Ini artinya dipastikan akan lebih cepat dan fleksibel sehingga seharusnya tidak ada keterlambatan dalam eksekusi yang dilakukan pemerintah daerah," tuturnya.

Dia menambahkan, untuk kebijakan kedua yakni dengan memberikan fleksibilitas dari sisi penggunaan TKDD yang artinya daerah boleh melakukan realokasi dan refokusing anggaran untuk digunakan dalam rangka penanganan covid-19.

Sedangkan untuk kebijakan ketiga, pemerintah telah menyiapkan dana hibah sebesar Rp3,3 triliun untuk sektor pariwisata, terutama untuk yang sangat terdampak.

"Seperti hotel dan restoran dengan kriteria tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk menyiapkan daerah tersebut kembali beroperasi normal pasca pandemi," tuturnya.

Terakhir, untuk kebijakan yang keempat, kesiapan anggaran untuk mendukung infrastruktur bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dia juga mengatakan, Hipmi bisa ikut terlibat memastikan UMKM di Jawa Timur mendapat akses dan manfaat dari kebijakan tersebut.

Apalagi Hipmi sudah dipandang sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam konteks percepatan pemulihan ekonomi.

"Sehingga lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Februari kemarin mengundang Hipmi untuk terlibat dalam program pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.

Mantan Ketum Kadin Jatim itu menambahkan, saat Rapat Kerja Nasional Hipmi pada 5-7 Maret lalu, Hipmi sudah berkomitmen untuk terlibat secara aktif dalam pencapaian target peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021.

"Lalu bagaimana implementasinya untuk mempercepat? Kata kuncinya cuma satu. Sinergi. Semua pemangku kepentingan di Jatim harus bersatu dan sinergi, termasuk pemerintah provinsi dan semua pemerintah kabupaten kota se-Jatim," ungkapnya.

La Nyalla pun optimistis, bahwa Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa membuka pintu untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan di daerah itu, termasuk Hipmi Jatim.

"Jadi, sekali lagi saya sampaikan Hipmi Jawa Timur harus bersinergi dengan Pemprov Jatim, agar dapat mengakserelasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur saat ini. Hipmi harus proaktif. Jangan menunggu dipanggil atau diajak sama Bu Gubernur, tapi datangi, singsingkan lengan untuk siap bersama-sama," pungkasnya.