Saham LPKR Jadi Jaminan, Bina Bangun Mandiri Terancam Pailit

Pasardana.id - Direksi PT Bina Bangun Mandiri tidak menghadiri sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang ke-4 kali di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada tanggal 22 Febbruari 2021.

Hakim Pengawas PN Jakarta Pusat, Agung Suhendro,SH, MH, meminta Direksi Bina Bangun Mandiri dapat menghadiri sidang berikutnya.

Agung pun akan tegas jika memang Direksi tidak bisa bertanggung jawab atas kasus yang dialami, maka ia tidak akan segan - segan untuk dipailitkan.

"Kita minta hadir, tapi ini enggak hadir. Tapi kita mengedepankan semangat PKPU untuk berdamai, kalau masih bisa, itu jadi perdamaian," katanya.

Kekecewaan serupa juga disampaikan oleh Anang Fauzi Chotman,SH,MH dari kantor Benny Wullur & Associate. Pasalnya, selama persidangan berlangsung, Dewan Direksi PT Bina Bangun Mandiri tidak memiliki itikad yang baik untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

"Dalam persidangan tadi disepakati perpanjangan PKPU 45 hari kedepan dan itu yang terakhir," kata dia, usai sidang Jakarta, Senin (22/2/2021).

Anang menegaskan, batas waktu 45 hari kedepan merupakan perpanjangan terakhir untuk BBM. Tujuannya agar perusahaan investasi tersebut, punya tanggung jawab atas kasus ini.

"Selama ini, proposal pengajuan perdamaian tidak pernah diberikan oleh Direksi, patut diduga enggak punya itikad baik, itu sudah tercium sejak awal," katanya.

Maka dari itu, kata dia, jika nantinya terjadi pailit, patut diduga ada unsur kelalaian Direksi BBM yang tidak pernah hadir pada Sidang PKPU dan Rapat-Rapat Kreditur.

"Jika terjadi pailit kami duga ada kelalaian BBM," katanya.

Anna Lydia Yusuf, SE, SH, selaku Pengurus PKPU menjelaskan, kehadiran Direksi dalam sidang dianggap bisa memberi kepastian hukum bagi para kreditur.

"Proses perpanjangan terakhir, untuk beri kepastian hukum bagi kreditor, lainnya," katanya.

Seperti diketahui, Sidang Kreditur PKPU yang ke-4 digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin (22/2/2021).

Awal masuk PKPU pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan Nomor Putusan 203/PDT.SUS- PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

PKPU ini terjadi dikarenakan pihak PT Bina Bangun Mandiri tidak bisa memberikan imbal hasil terhadap investasi yang dijanjikan, dimana para kreditur ini dijanjikan keuntungan atas pembelian saham LPKR.