Pemerintah Targetkan Tahun 2027 Setop Impor BBM

Pasardana.id - Pemerintah menargetkan bakal menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2027.

Diketahui, saat ini impor BBM tak terhindarkan akibat tingkat konsumsi yang lebih tinggi dari kapasitas produksinya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif dalam Webinar "Menjaga Keberlanjutan Mandatori Biodiesel: Indonesia Menuju B40", Selasa (30/11) mengatakan, untuk menurunkan impor BBM, pemerintah telah merencanakan beberapa strategi.

Diantaranya, dengan memasifkan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai dan penggunaan biodiesel.

"Dengan berbagai kebijakan tersebut, diharapkan pada tahun 2027 kita tidak lagi impor BBM sehingga kita bisa menghemat devisa serta dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui program mandatori BBN," ujar Arifin.

Dia menambahkan, implementasi biodiesel telah berjalan dengan sukses selama 15 tahun dan menjadikan Indonesia pionir dalam pemanfaatan biodiesel.

Saat ini, pemerintah telah menerapkan kebijakan mandatori B30 dan akan terus ditingkatkan ke depannya.

Bahkan, Indonesia telah berhasil melakukan uji coba terbang pesawat CN235-220 dari Bandung ke Jakarta menggunakan bahan bakar nabati bioavtur 2,4%.

"Hasilnya cukup memuaskan, sehingga kita harus bisa meningkatkan. Jadi ada sektor baru yang akan kita kembangkan dengan memanfaatkan keunggulan alam kita apakah bioavtur kita akan bisa masuk pasar internasional," ujar Menteri Arifin.

Lebih lanjut Arifin mengatakan, keberhasilan itu terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan pencampuran atau blending rate menjadi B40 atau 40 persen BBN dengan diesel.

"Saat ini, Kementerian ESDM sedang menyusun rencana strategis pengembangan B40 dengan menerapkan bahan bakar hijau," katanya.

Beberapa strategi yang dilakukan untuk mencapai pengembangan BBN, antara lain; pengembangan green diesel melalui co-processing di kilang Pertamina RU II Dumai yang diperkirakan masuk pada tahun 2022.

Kemudian, pengembangan green diesel melalui Pertamina standalone diperkirakan masuk pada tahun 2022 melalui revamping tahap I dan 2023 revamping tahap II pada kilang Pertamina unit TDHT RU IV Cilacap serta unit green refinery standalone RU III Plaju pada tahun 2024.

Menteri Arifin menuturkan, pemerintah juga melakukan pengembangan bensin sawit rakyat yang melibatkan petani kecil dan koperasi.

"Saat ini sedang disiapkan percobaan pilot demonstration plan yang terus dicoba di Bandung. Ini nanti akan menghasilkan unit-unit kecil yang diharapkan bisa dipakai di daerah-daerah tersebut," ungkapnya.

Selanjutnya, upaya menyetop impor BBM juga dilakukan pemerintah dengan mendorong penggunaan bahan bakar gas (BBG).

Targetnya, di 2030 sudah ada 440.000 unit kendaraan dan 257 unit kapal yang menggunakan BBG.

Namun untuk mencapainya, pemerintah berencana memberikan insentif penyesuaian harga gas.

Tak hanya itu, dilakukan pula penambahan jumlah kilang untuk memproduksi solar yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri. Targetnya bertambah 1 kilang baru dan mengembangkan 4 kilang eksisting pada 2030.