Sisa Rp350 Miliar, Kemenaker Kembalikan Anggaran Subsidi Gaji ke Kas Negara

Pasardana.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan bahwa, program subsidi gaji untuk pekerja atau buruh yang terdampak pandemi Covid-19 tak terealisasi 100 persen.

Sisa anggaran dari program tersebut yang mencapai lebih dari Rp350 miliar itupun akhirnya dikembalikan ke kas negara.

Plt Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Tri Retno Isnianingsih menyebutkan, realisasi anggaran subsidi gaji hingga 31 Desember 2020 mencapai Rp29,42 triliun.

Angka tersebut setara 98,81 persen dari pagu Rp29,77 triliun.

Sisa anggaran subsidi upah yang belum tersalurkan telah dikembalikan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2020, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Di samping itu, data riil penyaluran BSU saat ini masih dalam proses rekonsiliasi dengan Bank Himbara selaku Bank Penyalur mengingat dana yang tidak sedikit dan melibatkan berbagai Bank sesuai rekening calon penerima sehingga memerlukan waktu, ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (10/1/2020).

Tri Retno pun merinci, subsidi gaji untuk gelombang pertama (September- Oktober) disalurkan kepada 12,3 juta orang dengan anggaran Rp14,72 triliun dan gelombang kedua (November-Desember) kepada 12,25 juta orang dengan anggaran Rp14,7 triliun.

Tri Retno menambahkan, Kemnaker terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, agar bantuan pemerintah berupa subsidi upah tahun 2020 dapat disalurkan kembali kepada pekerja/buruh yang belum menerima.

"Kita juga terus berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, melakukan perbaikan sisa data rekening yang belum dapat tersalurkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya apabila sisa penerima yang belum tersalurkan dimungkinkan dapat dilanjutkan proses penyaluran-nya di tahun ini," kata dia.

Asal tahu saja, subsidi gaji merupakan salah satu program utama pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Subsidi sebesar Rp2,4 juta diberikan kepada pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta per bulan.

Kebijakan tersebut dipastikan diperpanjang hingga 2021.

Adapun alokasi anggaran saat ini sudah ditambah sehingga dapat memenuhi kebutuhan bagi masyarakat yang terdampak pandemi.