Penguatan Program PEN, Kementerian BUMN Usul Penyertaan Modal Negara Sebesar Rp30,78 Triliun

Pasardana.id - Kementerian BUMN menyatakan ada usulan penambahan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah perusahaan pelat merah di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021.

Totalnya mencapai Rp30,78 triliun atau 87,49 persen dari pagu awal PMN di RAPBN 2021 sebesar Rp35,18 triliun.

Berdasarkan data presentasi Kementerian BUMN kepada Komisi VI DPR, tertulis bahwa usulan tambahan PMN dihasilkan dari rapat kerja yang sebelumnya digelar Komisi VI DPR pada Rabu (2/9) kemarin.

"PMN Tunai BUMN Tahun Anggaran 2021, tambahan sesuai hasil rapat Komisi VI DPR pada 2 September 2021," tulis Kementerian BUMN, dikutip Kamis (3/9/2020).

Secara rinci, para BUMN yang akan mendapat PMN dan usulan tambahan dana berjumlah delapan.

Pertama, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sebesar Rp5 triliun dan usulan PMN tambahan Rp15 triliun, sehingga total Rp20 triliun.

"Tujuan penggunaan untuk melaksanakan penugasan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan," ungkap kementerian.

Kedua, PT Hutama Karya (Persero) Tbk akan mendapat PMN senilai Rp6,2 triliun dan usulan tambahannya Rp8,8 triliun, sehingga total Rp15 triliun.

PMN akan digunakan untuk melaksanakan penugasan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Ketiga, Perumnas. Semula, BUMN di bidang perumahan ini tidak mendapat PMN, lalu diusulkan mendapat suntikan modal dari negara sekitar Rp1,5 triliun untuk meningkatkan permodalan sebagai bagian dari program restrukturisasi.

Keempat, PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero). Awalnya, pemerintah akan memberi PMN sebesar Rp1 triliun, lalu diusulkan tambahan sekitar Rp500 miliar.

Kelima, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. BUMN konstruksi ini mulanya juga tidak mendapat PMN, namun kini diusulkan mendapat tambahan modal sekitar Rp1,5 triliun.

Maka total PMN yang akan didapat Rp1,5 triliun. Tujuan penggunaan untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pengembangan Kawasan Industri Batang di Provinsi Jawa Tengah.

"Tujuan penggunaan untuk mendukung penyelesaian pembangunan proyek LRT Jabodebek," jelas kementerian.

Keenam, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC yang semula mendapat PMN senilai Rp500 miliar, kini diusulkan mendapat tambahan sekitar Rp500 miliar, sehingga totalnya Rp1 triliun.

Ketujuh, PT Bio Farma (Persero). Pada awal penetapan pagu PMN di Nota Keuangan RAPBN 2021, BUMN di bidang farmasi ini tidak mendapat PMN. Namun kini, diusulkan dapat Rp2 triliun.

"Tujuan penggunaan dalam rangka pengadaan vaksin covid dan peningkatan kualitas sarana kesehatan guna penguatan program PEN," ucap kementerian.

Kedelapan, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI. BUMN ini juga tidak dapat alokasi PMN di awal, namun kemudian diusulkan mendapat Rp1 triliun.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengjelaskan bahwa PMN untuk Bio Farma rencananya akan digunakan untuk pembangunan pabrik bahan baku masker. 

"Bio Farma ini, anggarannya, kita pakai masker itu kan bahan di dalamnya kan masih impor, kita mengajukan kalau kita bikin pabrik saja supaya tidak impor," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin menyatakan, ada tiga BUMN yang diusulkan mendapat PMN yaitu Bio Farma, RNI dan BUMN rumah sakit yang tidak disebutkan namanya dengan masing-masing Rp1 triliun.

"Bio Farma Rp1 triliun, hospital Rp1 triliun, RNI Rp1 triliun," ujarnya.

"(PMN) RNI untuk program sawah, pangan lalu perikanan akan kita bangun banyak warehouse, cold storage sama pabrik es untuk perbaiki fasilitas logistik. Kalau Bio Farma buat bikin pabrik vaksin, rumah sakit kita bikin ICU sama alat-alat PCR test untuk Covid-19," kata Budi.