DPR Bersama Bappenas dan Kemenkeu Dorong Revolusi Industri 4.0 Perpustakaan Nasional

Foto : istimewa

Pasardana.id - Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan maraknya digitalisasi yang memainkan berbagai peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Perpustakaan mau tidak mau harus beradaptasi ataupun berevolusi sehingga tidak terlindas perubahan zaman.

Layanan perpustakaan harus mengikuti perkembangan teknologi sehingga dapat menjawab kebutuhan informasi/pengetahuan masyarakat.

Terlebih di masa pandemi, dimana ruang-ruang digital dan teknologi yang bersentuhan dengan gawai banyak menghiasi peran dan fungsi layanan perpustakaan.

Meski zaman terus berkembang, perpustakaan tetap memegang peranan penting sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Perpustakaan di masa depan adalah urat nadinya pendidikan yang mampu menonjolkan keunggulan-keunggulan untuk bisa meningkatkan pelayanan perpustakaan.

Keunggulan tersebut bisa diperoleh dari kemampuan para pustakawan yang aktif memberikan dorongan (semangat) maupun pelbagai tutorial yang berguna bagi pengembangan potensi masyarakat.

Perpustakaan tidak lagi sekedar sebagai tempat mencari sekumpulan buku ataupun informasi melainkan menjadi sarana (media) munculnya inovasi-inovasi baru yang berkualitas.

Bappenas dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun kemudian mendorong modernisasi layanan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) sesuai dengan revolusi industri 4.0. Ini akan segera direalisasikan setelah Komisi X DPR menyetujui pengajuan pagu anggaran Perpusnas 2021 senilai Rp675.539.800.000.

Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, era revolusi industri 4.0 memerlukan penguasaan literasi yang tinggi.

Blue print pembangunan perpustakaan modern telah disiapkan Perpusnas, termasuk penguatan SDM pengelola perpustakaan.

Bahkan, di hadapan Komisi X DPR periode 2014-2019, Perpusnas secara resmi pernah menyampaikan untuk membangun semua jenis perpustakaan sesuai dengan standar membutuhkan dana tidak kurang Rp116 triliun.

Hanya saja usulan tersebut hingga saat ini belum direspons.

"Selain dukungan DAK fisik perpustakaan, adaptasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial juga mendapatkan pujian dari DPR. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan sekumpulan aktivitas yang memperkuat peran perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui kemampuan literasi, inovasi maupun kreativitasnya. Transformasi perpustakaan telah berhasil mengubah wajah perpustakaan," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Senin (28/9/2020).

Syarif mengatakan hingga 2019, sedikitnya 334 perpustakaan desa dan kelurahan merasakan dampak positif akibat perubahan paradigma baru perpustakaan.

Bahkan, di banyak daerah perpustakaan telah menjadi motor penggerak ragam aktivitas masyarakat.

"Transformasi perpustakaan dapat terwujud karena komitmen, sinergitas, dan kolaborasi banyak pihak," ujarnya.

Dia menerangkan seluruh perpustakaan di daerah menjadi bagian penting dari peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dicanangkan pemerintah. dalam literasi mempunyai empat tahapan.

Pertama, kemampuan mengumpulkan sumber-sumber bahan bacaan. Kedua, kemampuan memaknai yang tersirat dan tersurat. Ketiga, kemampuan menghasilkan ide, gagasan, dan kreativitas baru. Keempat, kemampuan menciptakan barang/jasa yang berguna bagi khalayak.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa’aduddin Djamal mengungkapkan bahwa penetrasi literasi saat ini masih rendah. Banyak masyarakat bisa membaca tetapi tidak mengerti apa yang dibaca.

"Di masa pandemi yang belum ketahuan akhirnya, Perpusnas dan perpustakaan daerah dapat menjadi katalisator membangun budaya membaca dan literasi sebagai gaya hidup di era tatanan baru. Komitmen daerah perlu didorong,” ujarnya.

Menurutnya, peningkatan literasi masyarakat mutlak memerlukan pembudayaan kegemaran membaca. Agar aktivitas membaca dan perpustakaan menjadi budaya sehari-hari, maka diperlukan peningkatan kualitas fasilitas layanan perpustakaan.

"Perpusnas memang sudah memodernisasi fasilitas layanan perpustakaan, namun bagi sebagian besar perpustakaan daerah hal itu belum nampak. Adanya modernisasi layanan perpustakaan memudahkan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial," bebernya.

Sebagai informasi, sejak 2018 dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan mulai dibahas bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Lalu, dialokasikan dari kantong APBN mulai 2019.

Tujuannya, mendorong peran daerah untuk meningkatkan budaya baca dan literasi masyarakatnya. Alokasi DAK fisik perpustakaan yang disiapkan Kemenkeu pada tahun 2019 mencapai Rp300 miliar dan meningkat Rp150 miliar pada 2020.

Namun, akibat pandemi Covid-19, program DAK dihentikan sementara waktu dan hanya tersisa Rp74 miliar. Sebagian besar penggunaan DAK menyasar pada pembangunan gedung fasilitas perpustakaan.

Sisanya, diperuntukkan pengadaan koleksi, perabot layanan, dan kebutuhan TIK.

Modernisasi layanan perpustakaan yang diminta Bappenas dan Kemenkeu juga sejalan dengan yang diaspirasikan oleh Komisi X DPR-RI. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar secara virtual pada Kamis (17/9/2020),

Komisi X meminta agar pengembangan perpustakaan di daerah harus betul-betul memperhatikan berbagai aspek, salah satunya mengusung konsep modern yang dapat menarik antusiasme pengunjung dan masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan.

“Perpustakaan di daerah harus dibangun modern dengan desain menarik. Fasilitas TIK juga harus menunjang, termasuk koleksi buku-bukunya. Masyarakat, terutama para milenial betah berada di perpustakaan,” ujar Anggota Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudin.

Adapun Anggota Komisi X lainnya, Putra Nababan berharap, pengembangan perpustakaan daerah tidak sebatas pada bangunan fisik (gedung), melainkan juga aspek sumber daya manusia pengelola perpustakaan.

Putra beranggapan SDM pengelola perpustakaan di kota-kota besar jauh lebih siap dibandingkan dengan yang di daerah.

"Jadi, tidak ada salahnya Perpusnas menggandeng pihak lain yang secara kualitas SDM-nya lebih baik,” pungkas Putra.