Resesi Didepan Mata, Apindo Minta Proses Izin Usaha Dipermudah

Pasardana.id - Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani beberapa waktu lalu memberikan kode keras bahwa Indonesia masuk ke jurang resesi akibat perekonomian kuartal III-2020 akan kembali minus.

Ya, Indonesia selangkah lagi akan menuju jurang resesi.

Bagaimana tidak, Sebab hingga kini geliat aktivitas perekonomian masih belum menunjukkan adanya perubahan. Alhasil, para pengusaha terus tertekan akibat pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja meminta kepada pemerintah agar tak memperumit proses perizinan pembukaan usaha.

Sebab, di tengah krisis ini diperlukan sebuah keluwesan birokrasi agar para investor tidak kabur saat ingin menanamkan modalnya.

"Jadi kalau kita lihat situasi udah seperti ini mohon birokrasinya jangan dipersulit lagi. Itu yang jadi harapan kami," kata Shinta di Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Shinta mengatakan, bahwa resesi nantinya hanya akan berdampak buruk bagi keuangan perusahaan.

Dia juga menambahkan, apabila sebuah perseroan tidak mempunyai cadangan uang yang cukup maka pada akhirnya akan mengeluarkan kebijakan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) para karyawan.

"Tentu saja dengan adanya resesi pasti terpengaruh juga terhadap aktivitas ekonomi ini. Jadi dengan kata lain kalau pelaku usaha yang tidak bisa bertahan, pasti akan adanya penambahan dari segi penggangguran, yang dirumahkan, itu mesti diantisipasi," ujar Shinta.

Karena itu, Shinta berharap, pemerintah segera mencairkan dana stimulus modal kerja untuk korporasi. Bantuan itu amat dibutuhkan karena untuk membantu kas perusahaan di tengah rendahnya pemasukan.

"Jadi memang harapan kami bahwa stimulus untuk korporasi modal kerja ini bisa disalurkan. Ini kan antara perbankan dengan nasabah, jadi kami harapkan perbankan administrasinya jangan berlarut-larut. Jadi makanya ini bisa cepat," ujarnya.

Dia berharap, kemudahan perizinan dan pencairan stimulus untuk korporasi juga berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

"Tidak hanya di pusat, tapi di daerah. Karena yang kami lihat perbankan daerah masih banyak yang belum dapat informasinya. Ini mesti disosialisasikan ke daerah supaya para pelaku usaha di daerah juga bisa memanfaatkan," pungkasnya.