OJK Evaluasi Rencana Perpanjang Kebijakan Restrukturisasi Kredit

Pasardana.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan sedang mengevaluasi kebijakan restrukturisasi kredit yang tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) 11/2020.

Deputi Komisioner Humas dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Anton Prabowo mengatakan, langkah evaluasi ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan OJK untuk memperpanjang kebijakan keringanan kredit bagi debitur terdampak pandemi Covid-19.

"Restrukturisasi kredit pembiayaan ini berjangka maksimum satu tahun, dan ini kita sedang melakukan evaluasi untuk melakukan rencana perpanjangannya," ujar Anto dalam diskusi virtual di Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Menurut Anto, perpanjangan relaksasi kredit perlu memperhatikan sejumlah hal. Utamanya, soal berbagai risiko kredit atau moral hazard yang bakal timbul pasca perpanjangan.

"Jangan sampai debitur ini karena ada perpanjangan mereka tidak mau bergerak, tidak mau mencoba memulai bekerja lagi. Sehingga kita dengan perbankan akan benar-benar memonitor bahwa yang akan diberikan perpanjangan ini adalah debitur yang mau dan mampu untuk melakukan kegiatan usahanya di tengah pandemi," tegas Anto.

Lebih lanjut Anto bilang, bahwa membuka kemungkinan perpanjangan relaksasi aturan tentang restrukturisasi kredit merupakan hal pertama yang disiapkan OJK sebagai bagian keberlanjutan dari upaya otoritas dalam memitigasi dampak pandemi covid-19.

Selanjutnya, stimulus lanjutan dari pemerintah yakni mendorong penyaluran tambahan kredit modal kerja bagi UMKM dan korporasi dengan skema penjaminan dari pemerintah.

Kemudian, perbankan perlu segera adaptasi proses bisnisnya di era new normal.

"Sebab, tanpa ini (digitalisasi) perbankan tidak akan bisa menjalankan fungsinya secara optimal," tutur dia.

Selain itu, OJK juga mendorong perbankan di seluruh Indonesia agar mempercepat integrasi IT untuk dapat menyalurkan layanan keuangan yang lebih kompetitif.

Adapun hal selanjutnya yang disiapkan OJK adalah terkait stimulus lanjutan pemerintah dalam mendorong penyaluran tambahan kredit modal kerja bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan korporasi dengan skema penjaminan pemerintah berjalan efektif.

Kemudian, OJK mendukung usaha padat karya dan atau usaha yang memiliki multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tambahan relaksasi ketentuan di sektor jasa keuangan.

"Kami berharap, dengan empat inisiasi ini mampu mendorong percepatan pengeluaran pemerintah, serta mendukung implementasi stimulus pemerintah melalui penjaminan kredit, penempatan dana, dan subsidi bunga. Serta melanjutkan reformasi pasar modal dan IKNB sekaligus menjaga sentimen," tandas Anton.