Anggaran Kesehatan Untuk Covid-19 Dialihkan Untuk Program PEN

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Direktur Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani mengungkapkan, anggaran kesehatan untuk penanganan covid-19 bukan dikurangi.

Menurut dia, pemerintah hanya mengalihkan anggaran dari alokasi yang sudah ada, untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Intinya tidak ada istilah dipotong. Semua dimanfaatkan secara maksimal untuk program PEN," kata Askolani kepada wartawan di Jakarta, Rabu, (26/8/2020).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, bahwa pemerintah akan kembali menyesuaikan anggaran dalam program PEN.

Salah satunya terhadap anggaran bidang kesehatan yang siap direalokasi sekitar Rp 14,82 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengakselerasi pemulihan ekonomi Indonesia.

"Diharapkan, dilakukan optimalisasi terhadap pemulihan ekonomi, yaitu penyelesaian anggaran tambahan (re: bidang kesehatan) dari Rp 87,55 triliun menjadi Rp 72,73 triliun," ucapnya dalam konferensi pers secara virtual. 

Hanya saja, Airlangga tidak menjelaskan secara detail, program pemulihan ekonomi seperti apa yang akan mendapat realokasi dana kesehatan tersebut.

Rencana ini muncul di tengah rendahnya penyerapan anggaran kesehatan dalam program PEN.

Merujuk pada data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), per Rabu (19/8), tingkat penyerapannya masih sebesar 7,36 triliun, atau sekitar 8,4 persen dari alokasi anggaran yang disiapkan, Rp 87,55 triliun.

Realisasi ini sudah tumbuh 23,4 persen dibandingkan semester pertama 2020.

Di sisi lain, Airlangga menambahkan, pemerintah juga akan melakukan pergeseran anggaran jaring pengaman sosial.

Beberapa program baru juga sudah disiapkan untuk memastikan ketersediaan bantalan sosial bagi masyarakat yang menjadi target penerima bantuan.   

Sementara itu, Staf Kemenko Perekonomian, Raden Edi Prio Pambudi menjelaskan alasan pemerintah memindahkan anggaran kesehatan.

Menurutnya, sejumlah anggaran di sektor ini ada yang sudah masuk dalam pos anggaran lain serta dilakukan penyesuaian.

"Karena sudah ada dalam pos lain seperti (pengadaan) vaksin, satgas/polri dan proyeksi terserap. Tidak seluruhnya, ada pos insentif perpajakan sektor kesehatan yang disesuaikan," tandasnya.