Uang Pemda Menumpuk di Bank Rp170 Triliun, Jokowi : Gede Sekali Ini

Pasardana.id - Presiden Joko Widodo mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk tidak menumpuk uang di bank.

Uang tersebut harus segera dibelanjakan supaya perekonomian bergerak di tengah pandemi Covid-19.

Pasalnya, hingga kini tidak ada satu pun provinsi yang realisasinya mampu mencapai 50 persen. Bahkan, Jokowi mengungkapkan jumlah uang milik Pemda yang belum dicairkan mencapai Rp 170 triliun.

Perlu saya ingatkan, uang Pemda yang ada di bank itu masih Rp170 triliun, gede sekali ini, katanya di Istana Bogor, Rabu (15/7/2020).

Presiden mengaku, selalu mengecek penyerapan anggaran, baik pemerintah pusat maupun pemda setiap hari.

Berdasarkan pantauan, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh provinsi masih di bawah 50 persen.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam arahannya kepada para gubernur mengenai percepatan penyerapan APBD 2020.

"Saya ulang lagi, ini tidak ada peningkatan, saya baca semuanya sekarang. Kementerian ini berapa persen, belanja modalnya baru berapa persen. Harian pun sekarang ini saya pegang, Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Saya berikan contoh, misalnya realisasi APBD untuk provinsi, saya bacakan," tambah Presiden.

Berikut penyerapan APBD di 34 provinsi diurut dari yang tertinggi secara persentase:
1. DKI Jakarta 45 persen
2. Nusa Tenggara Barat 44 persen
3. Sumatra Barat 44 persen
4. Gorontalo 43 persen,
5. Kalimantan Selatan 43 persen
6. Bali 39 persen.
7. Kalimantan Tengah 38 persen
8. Banten 37 persen
9. Kepulauan Riau 35 persen,
10. Sulawesi Selatan 34 persen,
11. Lampung 32 persen
12. Papua Barat 32 persen
13. Kalimantan Utara 31 persen
14. Bangka Belitung 31 persen
15. Kalimantan Timur 31 persen
16. Jawa Timur 30 persen
17. Sulawesi Utara 29 persen
18. Jambi 28 persen
19. Bengkulu 27 persen
20. Sulawesi Tengah 27 persen
21. DI Yogyakarta 27 persen
22. Jawa Tengah 27 persen
23. Riau 27 persen
24. Sumatra Utara 25 persen
25. Jawa Barat 24 persen
26. Sulawesi Barat 24 persen
27. Aceh 23 persen
28. Kalimantan Barat 22 persen
29. Maluku 21 persen
30. Nusa Tenggara Timur 21 persen
31. Maluku Utara 17 persen
32. Papua 17 persen
33. Sulawesi Tenggara 16 persen
34. Sumatra Selatan 16 persen