Anggaran Perlindungan Sosial, Menkeu : Per Akhir Juni Sudah Cair Rp72,5 Triliun

Pasardana.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan, anggaran perlindungan sosial untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp203,9 triliun sudah terealisasi sebanyak 35,6 persen yakni sekitar Rp 72,5 triliun per akhir Juni 2020.

"Realisasi belum 100 persen, karena 100 persennya Desember, tiap bulannya kami bayarkan," kata Sri Mulyani saat rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, Kamis (9/7/2020).

Dijelaskan Menkeu, anggaran perlindungan sosial itu paling banyak berasal dari Program Keluarga Harapan (PKH), yakni Rp 24,1 triliun. Angka ini mencapai 64,4 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 37,4 triliun.

"Untuk PKH juga sudah dilakukan eksekusi per bulannya. Ini bantuan tunai bersyarat untuk 10 juta masyarakat," jelasnya.

Kemudian, bantuan sosial Rp15,6 triliun atau 48 persen dari pagu Rp32,4 triliun, program kartu sembako Rp20,5 atau 47 persen dari pagu Rp43,6 triliun, dan bansos tunai bagi 8,77 KPM non Jabodetabek Rp15,6 triliun atau 48 persen dari pagu Rp32,4 triliun.

Selanjutnya untuk diskon listrik telah dicairkan Rp 3,1 triliun atau 44,9 persen dari pagu Rp 6,9 triliun.

Sementara itu, bansos sembako cair Rp 1,4 triliun atau 20,1 persen dari pagu Rp 6,8 triliun.
 
Anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa telah dicairkan sebesar Rp 5,5 triliun atau 17,3 persen dari pagu Rp 31,80 triliun dan Kartu Prakerja telah cair Rp 2,4 triliun atau 12,1 persen dari pagu Rp 20 triliun.

“Sekarang ini sedang dilakukan perbaikan agar bisa sesuai dengan arahan atau rekomendasi KPK ataupun lembaga-lembaga yang memberi perhatian terhadap Kartu Prakerja," pungkasnya.