Kemenhub Tegaskan Tidak Pernah Mengusulkan Pajak Sepeda

Pasardana.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan tidak pernah mengusulkan pajak sepeda.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi mengatakan, yang dilakukan saat ini adalah merancang Peraturan Menteri soal keselamatan pesepeda.

"Tidak berbicara dan juga tidak sedang melakukan kajian tentang pajak sepeda. Justru kita mendorong penguna sepeda untuk mendapat perlindungan dan kemudahan dalam aktivitasnya," kata Budi dalam pernyataan tertulisnya, Senin (29/6/2020).

Dia menjelaskan, pengaturan yang dimaksud adalah menyangkut aspek keselamatan dalam penggunaan sepeda.

Menurut Budi, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sepeda termasuk dalam kategori kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh manusia.

"Untuk itu, pengaturan tentang tatacara penggunaanya dapat dilakukan dengan peraturan daerah," tutur Budi.

Dalam aturan itu, kata Budi, akan mencangkup soal perlindungan bagi para pesepeda, baik saat malam atau pun siang. Misalnya, soal jalur mana saja yang boleh dilalui pesepeda, larangan bersepeda bergerombol dan lainnya.

"Jadi enggak ada, kajian saya enggak ada (soal pajak pesepeda). Justru yang lagi saya rancang adalah aturan menteri terkait keselamatan pesepeda. Kayak kemarin saya buat rancangan personal mobile device seperti skuter dan sebagainya, itu sudah selesai peraturan menterinya," tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah mengungkapkan adanya kemungkinan penggunaan sepeda akan diatur dalam regulasi resmi.

Lebih lanjut Budi mengatakan, hal tersebut sejalan dengan rencamam revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Sudah diskuso dengan Korlantas Polri.

Sebab, jelas Budi, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat dua klasifikasi moda transportasi darat. Klasifikasi pertama yakni kendaraan menggunakan mesin dan kedua menggunakan tenaga manusia atau hewan.

Budi juga menuturkan, sepeda masuk dalam klasifikasi kendaraan bukan sepeda motor yang berarti tidak menggunakan mesin.

"Biasanya seperi ini diatur oleh peraturan daerah selama ini. Jadi menurut saya kemungkinan saya akan mendorong, minimal menyiapkan infrastruktur jalan untuk penggunan sepeda," ungkap Budi.

Dia menambahkan, pada dasarnya seperti di Jakarta, pemerintah daerah sudah menyiapkan infrastruktur jalan untuk sepeda.

Untuk itu, Budi sangat mendukung jika Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan infrastruktur sepeda.

"Karena jangan sampai, kita mendorong penggunaan sepeda kalau fasilitasnya belum kita siapkan," pungkas Budi.