Kurangi Tingkat Pengangguran, KemenPUPR Perluas Program Padat Karya Tunai

__Pasardana.id - Guna mengurangi angka pengangguran di tengah ketidakpastian perekonomian pada masa pandemi Covid-19, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas cakupan layanan Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work).

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, perubahan pola kegiatan reguler menjadi padat karya ini diharapkan dapat membantu mengurangi angka pengangguran dampak Covid-19 dengan menambah tenaga kerja dan mengurangi penggunaan alat berat.

Metode kerja kegiatan reguler selama 2-3 bulan ke depan yang tadinya menggunakan peralatan akan kami isi dengan orang, sehinggga akan menambah lapangan kerja," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (13/5/2020).

"Terdapat 2.865 lokasi dengan hitungan akan menambah lapangan kerja sebanyak 78.664 tenaga kerja," sambungnya.

Lebih lanjut Basuki menjabarkan, terdapat 18 kegiatan atau program infrastruktur senilai Rp 655,17 miliar yang pelaksanaannnya diubah dengan metode padat karya selama durasi kerja 30-100 hari.

Kegiatan tersebut di antaranya di Bidang Sumber Daya Air (SDA), operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA, serta pengelolaan bendungan dan pengembangan/rehabilitasi jaringan irigasi.

Kemudian bidang Bina Marga seperti preservasi jalan di 282 lokasi, pembangunan jalan di 51 lokasi, pembangunan jembatan di 69 lokasi, dan OP Jalan Bebas Hambatan & Perkotaan (JBHP) sebanyak 36 lokasi.

Bidang Cipta Karya di 274 lokasi antara lain kegiatan pengembangan kawasan permukiman, pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendidikan, pengembangan sarana prasarana olahraga, dan pasar, pembinaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Terakhir, di Bidang Perumahan melalui kegiatan peningkatan kualitas Prasarana dan Sarana Umum (PSU) di komplek perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk 303 penerima manfaat yang tersebar di 69 lokasi.

Prinsip pelaksanaan konstruksi dengan skema PKT diantaranya harus tetap menjaga mutu produk jasa konstruksi, tetap menjaga keselamatan dan kesehatan kerja serta pekerja padat karya diutamakan masyarakat sekitar lokasi pekerjaan yang terdampak Covid-19, serta menggunakan produksi dalam negeri, pungkasnya.