Pemerintah Klaim Omnibus Law Menjadikan Bisnis Indonesia Lebih Baik di Mata Dunia

Pasardana.id - Pemerintah mengklaim peran Omnibus Law membangun iklim usaha yang baik di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam forum bertajuk Tri Hita Karana Forum Partners Dialogue: Indonesia New Omnibus Law for Better Business Better World yang dihadiri oleh wakil dari berbagai perusahaan anggota International Chamber of Commerce (Kadin Internasional) pada Senin (30/11/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Luhut mengatakan bahwa, Omnibus Law merupakan terobosan pemerintah untuk mengatasi regulasi dan perizinan yang berbelit.

Saat ini, lanjutnya, perizinan berusaha akan dilakukan dengan berbasis risko.

"Dengan dibuatnya Omnibus Law, pemerintah bertujuan untuk menciptakan bisnis yang lebih baik di Indonesia, agar pendirian usaha menjadi semakin mudah, dan pada akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan," ujarnya, dikutip Selasa (1/12/2020).

Lebih lanjut Luhut menambahkan, implementasi Omnibus Law yang baru saja disahkan akan diimplementasikan pada Februari 2021.

Menurut Luhut, pemerintah sejauh ini telah merampungkan draf untuk 44 implementasi peraturan untuk hukum.

"Pemerintah masih mengidentifikasi aturan turunan lain agar bisa terlaksana sesuai target," ujar Luhut.

Forum ini ditutup dengan optimisme yang tinggi atas pembahasan Omnibus Law Indonesia yang mencakup lingkungan, pangan, penggunaan lahan, penciptaan lapangan kerja dan tenaga kerja, iklim investasi termasuk UKM, teknologi, pendidikan, dan kesehatan, serta perpajakan.

Mengutip keterangan resminya, Rabu, 2 Desember 2020, tercatat lebih dari 180 eksekutif senior dari 30 negara berpartisipasi dalam diskusi yang sengit, dengan Wakil Ketua DPR, lima menteri, dan beberapa pejabat senior pemerintah.

Sementara itu, di kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya menyoroti pentingnya pengurusan Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dalam izin usaha.

Siti Nurbaya mengatakan, kemampuan untuk mencabut izin usaha yang berlaku memudahkan pemerintah dalam memberikan sanksi kepada perusahaan yang merusak lingkungan.

"Omnibus Law menjatuhkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir, sanksi administratif akan diutamakan," tambah Menteri Siti Nurbaya.

Selain itu, pemerintah pusat juga akan memberlakukan metode standar untuk evaluasi Amdal, mengganti standar berbeda yang saat ini digunakan oleh pemerintah daerah.

Kemudian standar evaluasi dan keleluasaan dalam membentuk tim penilai harus lebih cepat dan memiliki kualitas hasil lebih baik.

"Kami akan menyambut Anda di Indonesia dengan semangat ekonomi yang ramah lingkungan," pungkasnya.