Pasardana.id - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan, rencana revisi APBN 2016 tidak akan mengurangi stimulus perekonomian.
Pemangkasan anggaran, terang Bambang, hanya akan berkaitan dengan belanja operasional yang masih bisa menjadi sasaran efisiensi.
"Yang dikurangi adalah belanja operasional, tidak dikaitkan dengan belanja prioritas termasuk belanja infrastruktur," kata Bambang, di sela-sela rangkaian sidang tahunan ke-41 Islamic Development Bank, Selasa (17/5/2016).
Sebagai catatan, pada tanggal 12 Mei 2016 lalu, Presiden Joko Widodo meneken Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016. Isinya tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
Dalam instruksi ini, Presiden memerintahkan Kementerian/Lembaga mengidentifikasi secara mandiri, kegiatan mereka di dalam Rencana Kerja dan Anggaran 2016.
Dalam Inpres itu ditegaskan, belanja yang dipotong diutamakan pada perjalanan dinas, paket meeting, langganan daya dan jasa, honorarium tim-kegiatan, biaya rapat, iklan, serta operasional perkantoran lainnya.
Belanja lain adalah yang juga harus dihemat menyangkut pembangunan gedung, pengadaan kendaraan dinas, dan kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak.
Total anggaran yang dipotong dari APBN Tahun Anggaran 2016 adalah Rp50,016 triliun. Dari jumlah itu, Rp20,951 triliun merupakan efisiensi belanja operasional, dan Rp 29,064 triliun merupakan efisiensi belanja lain.
Adapun institusi yang potongan anggarannya terbesar adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipotong Rp8,495 triliun, dari total anggaran Rp104,080 triliun. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari total Rp49,232 triliun dipotong Rp6,523 triliun.
