Menko Perekonomian Sebut Perpres Daftar Positif Investasi Diterbitkan 2020

Pasardana.id - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan menerbitkan daftar positif (positive list) investasi pada Januari 2020. Perpres tersebut berubah nama menjadi Daftar Positif Investasi (DPI).

"Ini ditargetkan Januari 2020 dan kita akan meluncurkan Perpres tersebut," katanya di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 11 November 2019.

Menurut dia, Daftar Negatif Investasi (DNI) yang selama ini sedang dalam tahap pembahasan tetap akan dimasukkan dalam Peraturan Presiden (Perpres). Sedangkan, daftar positif investasi akan menjadi acuan investasi apa saja yang diperbolehkan di Indonesia dan berada dalam aturan khusus.

"Jadi, apabila DNI kan domainnya ada di Perpres. Tapi basic yang negatif itu ada di omnibus law apa yang dilarang, yang dilarang berdasarkan konvensi internasional. Tapi di luar itu ada positive list, ada white list, ada yang mungkin harus dipersyaratkan khusus. Contohnya, harus ada kerja sama dengan usaha kecil dan menengah," ungkapnya.

Airlangga menjelaskan dalam Perpres baru tersebut pemerintah mengatur ketentuan substitusi impor, komoditas utama ekspor, prioritas investasi hingga fasilitas fiskal.

"Arahan pak presiden terkait substitusi impor dan mendorong ekspor yang semuanya sudah mendapatkan fasilitas fiskal ini akan disiapkan dalam Perpres," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah akan menetapkan sektor gasifikasi masuk ke dalam daftar prioritas, sedangkan industri bahan baku otomotif dan elektronik masuk dalam daftar positif.

"Penguatan terhadap struktur nilai tambah dari industri akan masuk positif list, tambah Airlangga.

Perpres Daftar Positif Investasi itu juga akan mengatur sektor yang berproses penuh dan sektor berproses dengan persyaratan tertentu.

Diharapkan positive list secara bertahap pada Januari, pungkas dia.

Pemerintah sebelumnya ingin membahas kembali aturan DNI yang telah tertunda lama. Wacana revisi DNI untuk mengatur kepemilikan asing dalam bidang tertentu sempat tertunda setelah hampir mendapatkan persetujuan Presiden pada November 2018.

Finalisasi terakhir waktu itu mengenai 49 bidang usaha yang keluar dari DNI dan lima bidang sektor UMKM yang tertutup bagi kepemilikan asing.

Regulasi mengenai DNI saat ini tercantum dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.