Menko Luhut Klaim Kebijakan Ekpor Benih Lobster Tidak Bermasalah

Pasardana.id - Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim, Luhut B. Pandjaitan meminta kebijakan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) atau benur untuk di evaluasi.

Menurut Luhut, tidak ada yang salah dengan ekspor benur tersebut.

Pencabutan larangan ekspor benih lobster dilakukan Edhy Prabowo lewat Peraturan Menteri (Permen) KP Nomor 12 Tahun 2020.

Kebijakan tersebut berdampak pada penangkapan Edhy oleh KPK.

Luhut membela kebijakan Edhy yang dinilainya sebenarnya tak bermasalah. Menurutnya, yang terpenting adalah semua tahapan dan prosedur diikuti, seperti contohnya syarat ada budidaya, maka itu tidak masalah.

"Kalau dari Permen yang dibuat tidak salah. Sudah kita cek tadi. Semua itu dinikmati oleh rakyat mengenai program ini. Tidak ada yang salah," katanya, Jumat (27/11/2020).

"Selama eksekusinya tidak ada permainan korupsi atau kolusi, tapi sekali lagi, kita tunggu saja hasil evaluasi," sambungnya.

Kedepan, Luhut berharap setelah dievaluasi dan kebijakannya dianggap baik, maka tetap perlu dilanjutkan karena bermanfaat bagi masyarakat.

Terkait dengan lobster, sementara ini telah diterbitkan Surat Edaran Plt. Dirjen Perikanan Tangkap Nomor B.22891/DJPT/Pl.130/XI/2020 tangggal 26 November 2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) kepada para Kepala Dinas KP provinsi/kabupaten/kota, Ketua Kelompok Usaha Bersama Penangkap BBL (Benih Bening Lobster), dan para eksportir BBL.

Juru Bicara Menko Maritim dan Investasi, Jodi Mahardi mengatakan, evaluasi tersebut untuk memastikan tahapan dan prosedur dijalankan dengan benar.

Menurut dia, perlu dibedakan antara kebijakan dan eksekusi di lapangan.

"Kita harus bedakan antara kebijakan itu salah dengan eksekusi yang salah atau diselewengkan," katanya.