Kementerian PUPR Berencana Berikan Stimulus Bagi Pengelola Tol

Pasardana.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) masih membahas rencana pemberian stimulus bagi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang mengalami kondisi sulit akibat pandemi covid-19.

Hal ini diberikan baik melalui dukungan moneter maupun regulasi.

"BUJT mengalami kondisi berat dalam beberapa waktu terakhir, sehingga kami bersama kementerian-kementerian lain yakni Kementerian Keuangan serta Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi sedang membahas usulan dari BUJT melalui Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) meminta dukungan stimulus dari pemerintah dalam berbagai bentuk," ujar perwakilan BPJT, Eka Pria Anas dalam seminar daring pada Kamis (18/6/2020).

Dijelaskan Eka, untuk rencana pemberian dukungan stimulus bagi BUJT itu misalnya dapat bersifat moneter, tapi ada juga yang bersifat fiskal atau dukungan regulasi.

Dukungan bersifat moneter, seperti penggantian dana talangan tanah yang masih menjadi stigma sangat berat bagi pembangunan jalan tol.

Tidak hanya berkaitan dengan pembebasan lahan di mana harga pembebasan lahan yang tinggi, namun juga kendala berkaitan dengan permasalahan hukum turut menjadi bagian dari kendala moneter bagi BUJT.

"Intinya kami berencana memberikan stimulus baik fiskal maupun moneter, kemungkinan sebagian besar stimulus fiskal seperti relaksasi dari beberapa hal yang tercantum dalam perjanjian misalnya boleh mengurangi investasi baru yang belum mendesak seperti pembangunan simpang susun baru atau relaksasi terkait waktu financial close," kata Eka.

Meski tidak ada proyek konstruksi tol yang secara spesifik diberhentikan, namun ada perlambatan karena menyesuaikan dengan protokol kesehatan Covid-19.

Sampai saat ini telah terbangun 2.000 km lebih jalan tol, dan masih ada lanjutannya.

Tahun ini selain menyelesaikan proyek-proyek jalan tol yang belum selesai di periode pertama Presiden Joko Widodo yang masih dilanjutkan ditambah pembangunan ruas-ruas tol baru sehingga harus membangun 2.500 km lebih jalan tol lagi.

"Jadi di era yang disebut kenormalan baru di mana setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB berakhir, kelihatannya justru kami akan mempercepat karena harus memenuhi target-target untuk membangun lebih dari 2.000 km jalan tol lagi," tandas Eka.