Pasardana.id - Kementerian PPN/Bappenas menyatakan bahwa Belanja
kementerian dan lembaga (K/L) masih belum optimal membantu pertumbuhan
ekonomi.
Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro menilai, belanja pemerintah pusat
melalui dana alokasi umum (DAU) masih kurang berkualitas. Sebab, masih ada
pemerintah daerah (pemda) yang menggunakan DAU untuk menanggung biaya
operasional seperti belanja pegawai.
"Berarti ada belanja yang tidak tepat sasaran, yang namanya belanja tepat
sasaran adalah belanja yang punya efek secara makro," kata Bambang, di
Jakarta, Senin (12/8/2019).
Bambang menyebutkan, DAU yang ditetapkan minimal 26 persen dari pendapatan
dalam negeri tersebut seharusnya ditujukan untuk kegiatan daerah atau
pembangunan di daerah masing-masing.
"Ide awal kita, ini (DAU) satu paket program untuk prioritas mereka (pemda),"
ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, wajar apabila kontribusi DAU terhadap pertumbuhan
ekonomi dan ketimpangan setiap daerah bervariasi. Berdasarkan kajian Bappenas,
DAU mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di 80 provinsi di Indonesia,
seperti Jambi (0,56 persen) dan Jawa Tengah (0,52 persen). Di sisi lain,
Kalimantan Timur dan Riau justru mengalami kontraksi masing-masing 0,1 persen.
Selain itu, DAU juga meningkatkan ketimpangan di sejumlah daerah. Di antaranya
Jawa Tengah, Sulawesi Utara dan Sumatera Selatan dengan peningkatan indeks
ketimpangan masing-masing 0,39 poin, 0,07 poin dan 0,01 poin.
Bambang menjelaskan, kondisi tersebut patut menjadi perhatian. Sebab, DAU
seharusnya berfungsi mengurangi ketimpangan horizontal antardaerah.
"Baik antar provinsi maupun antar kabupaten dalam satu provinsi," ucapnya.
Bambang menekankan, DAU tidak boleh dibaca hanya sebagai biaya operasional
pemerintahan. DAU merupakan transfer langsung dari pemerintah pusat ke daerah
agar pemda dapat melakukan pembangunan di daerahnya.
Apabila pemerintah pusat ingin 'turun tangan' lebih dalam, Bambang mengusulkan
untuk membuat berikan pembatasan persentase DAU yang dapat digunakan untuk
belanja rutin pemda. Atau, seberapa persen minimal dari DAU itu untuk belanja
yang sifatnya pembangunan.
"Itu lebih baik," tuturnya.
Di sisi lain, Bambang menilai dibutuhkan peningkatan anggaran dana alokasi
khusus (DAK) agar dana yang ditransfer pemerintah pusat ke pemda dapat efektif
memberikan dampak di daerah. Sebab, DAK memiliki sifat yang lebih tepat
sasaran dibandingkan DAU. Misal, untuk program pembangunan irisasi pertanian
di suatu kabupaten atau jalan kabupaten.
Dalam kajian Bappenas, terlihat bahwa satu persen peningkatan DAK berdampak
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 0,12 persen dan penurunan
ketimpangan di daerah hingga 0,08 poin.
Saat ini, Bambang menggambarkan DAK seperti anak tiri karena besarannya
tergantung pada sisa anggaran pemerintah pusat. Kondisi ini berbeda dengan DAU
yang sudah memiliki rumusan jelas dan dana bagi hasil yang tergantung pada
produksi kehutanan dan sebagainya.
"Mudah-mudahan kajian ini memberikan perspektif baru pada DAK, sehingga dapat
lebih tingkatkan pertumbuhan ekonomi," katanya.
