Pasardana.id - Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI ) sepakat dengan
rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam mengaturan batas minimal
penjatahan saham pada pasar primer. Hanya saja, besaran minimal penjatahan
diatur berdasarkan fraksi nilai IPO (Initial Public Offering).
Anggota Komite Ketua Umum APEI, Octavianus Budiyanto mengharapan, regulator
pasar modal tersebut tidak mematok angka minimal yang tinggi bagi investor
ritel dalam penjatahan saham perdana.
Kalau terlalu besar . ya mengganggu fungsi underwriter. Misalnya nilai IPO-
nya Rp 8 triliun kalau disuruh 5% ya agak berat juga, kata dia di gedung Bursa
Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (27/3/2018).
Ia mengharapkan, batasan minimal penjatahan tersebut berdasarkan fraksi nilai
besaran IPO. Hanya saja dia belum memberi gambaran batasan minimal berdasarkan
fraksi nilai IPO.
Ideal-nya pakai fraksi, kalau nilai IPO-nya segini sekian persen dan kalau
naik IPO-nya naik lagi,"__ kata dia.
Untuk diketahui, praktek pada pasar primer terbagi dua yakni penjatahan pasti
atau fix allowment diperuntukan bagi investor institusi dan penjatahan
terpusat atau pooling allowment. Hasilnya, porsi penjatahan pasti lebih
tinggi dibanding penjatahan terpusat.
Sebelumnya, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI), Samsul
Hidayat mengatakan, praktek itu membuat kurang likuid saham-saham yang baru
saja tercatat di papan BEI. Bahkan, investor ritel yang terlibat dalam pasar
primer hanya dibawah seribu.
