OJK Buka Peluang Selain Perusahaan Terbatas Cari Dana Di Pasar Modal

Pasardana.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merancang ulang peraturan terkait Equity Crowdfunding atau urunan dana untuk menampung pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tidak memiliki badan hukum berbentuk Perusahaan Terbatas.

Menurut Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal IA OJK, Luthfi Zain Fuady bahwa sejak berlakunya POJK equity crowdfunding tahun 2018, penghimpunan dana melalui wahana digital equity crowdfunding hanya sebesar Rp180 miliar.

Padahal kita ingin lebih besar dari penghimpunan dana saat ini, setelah kita lihat masalahnya, Rupanya pelaku UMKM lebih banyak yang berbadan hukum selain PT (Perusahaan Terbuka), seperti CV dan Firma, kata dia dalam media Gathering Pasar Modal, Jakarta, Selasa (1/12/2020).

Ia melanjutkan, dalam rancangan peraturan perubahan Equity Crowdfunding tersebut, memungkinkan pelaku UMKM dengan badan hukum selain Perusahaan Terbatas seperti CV, Firma dan lainnya untuk menggalang dana melalui wahana digital equity crowdfunding.

Tapi, efek yang dilepas pelaku UMKM itu bukan efek bersifat ekuitas tapi efek bersifat utang dan sukuk (EBUS), kata dia.

Ia menambahkan, rancangan perubahan POJK tersebut telah diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk segera mendapat penomoran dan pengesahan.

Kami harap Desember 2020 telah disahkan dan berlaku tahun 2021, harap dia.

Ia juga berharap, dengan berlakunya beleid baru itu, akan menbuka peluang pelaku UMKM mendapatkan dana untuk modal kerja dari proyek yang sedang di kerjakan.

POJK ini juga sebagai dukungan terhadap rencana pemerintah yang mengalokasikan dana proyek untuk UMKM sebesar Rp188 triliun tahun depan. Sehingga pelaku UMKM yang dapat proyek taman, misalnya, bisa punya modal dari equty crowdfunding sebagai syarat ikut tender, papar dia.