Luhut Akui Sebagai Pencetus Omnibus Law

Pasardana.id - Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengaku bahwa dirinya yang menjadi pencetus rencana pembuatan Omnibus Law.

Hal itu dilakukan saat dirinya masih menjabat sebagai Menko Polhukam di periode pertama Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, pembahasan mengenai Omnibus Law UU Cipta Kerja bisa menyederhanakan tumpang tindih regulasi yang selama ini terjadi.

Ini terus terang, jujur, temen-temen sekalian, saya (yang) mulai waktu saya Menko Polhukam. Waktu itu, saya melihat betapa semrawutnya UU peraturan kita yang ada sekian puluh itu, satu sama lain sering tumpang tindih, sering mengunci sehingga kita tidak bisa jalan dengan lancar, kata Luhut saat webinar Outlook 2021: The Year of Opportunity, Rabu (21/10/2020).

Ia mengatakan, dengan banyaknya aturan itu yang satu sama lain saling mengunci, sehingga, banyak proses perizinan yang tidak berjalan lancar dan berimbas kepada maraknya korupsi serta in-efisiensi.

Untuk itu, ia lalu mengumpulkan beberapa tokoh di kantornya mulai dari Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie, sampai Sofyan Djalil.

Luhut mendiskusikan bagaimana caranya agar UU yang tumpang tindih bisa disederhanakan.

Karena kalau satu satu undang-undang itu direvisi enggak tahu sampai kapan selesainya. Kemudian waktu itulah datang ide dari Pak Sofyan, di Amerika pernah disebut Omnibus. Nah, Omnibus ini tidak menghilangkan UU, tapi menyelaraskan isi UU itu jangan sampai tumpang tindih atau kait berkait, saling mengikat dengan yang lain, ungkap Luhut.

Meski sudah tercetus Omnibus Law, Luhut mengaku, bahwa prosesnya tidak langsung dikerjakan saat itu juga.

Ia merasa banyak program atau kebijakan lain yang dikerjakan pemerintah sehingga Omnibus Law baru bisa digagas lagi di akhir tahun 2019.

Itu kemudian karena kesibukan sana-sini dan baru mulai dibicarakan kembali oleh Presiden akhir tahun lalu dan itulah buahnya sekarang. Jadi itu proses panjang, bukan proses tiba-tiba, tutur Luhut.

Seperti diketahui, Omnibus Law atau UU Cipta Kerja telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada 5 Oktober 2020.

Hingga kini, masih banyak penolakan terhadap beleid sapu jagad tersebut.

Penolakan muncul dari kalangan buruh, mahasiswa, hingga akademikus. Bahkan diketoknya beleid tersebut juga telah memicu aksi unjuk rasa di berbagai wilayah dalam beberapa waktu terakhir.