Soal Kasus Jiwasraya, Ketua Dewan Komisaris OJK : Biarlah Proses Hukum Yang Berjalan

Foto : istimewa

Pasardana.id - Imbas dari kasus gagal bayar yang dialami oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menyerahkannya kepada pihak penegak hukum.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso mengatakan, saat ini Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah memeriksa intensif enam mantan petinggi Jiwasraya terkait kasus gagal bayar tersebut.
 
"Kalau kasus itu biarlah proses hukum yang berjalan. Kan sedang ditangani kejaksaan, silakan saja," ujar Wimboh di Mahkamah Agung (MA), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020). 

Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Suahasil Nazara mengatakan, OJK tengah melakukan persiapan mendesain lembaga penjaminan polis asuransi.

Pembentukan tersebut berkaca dari kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang kemudian memunculkan banyak temuan baru.

"Kalau persiapannya kita terus persiapan untuk mendesain yang namanya lembaga penjaminan polis asuransi tersebut," ujar Suhasil.

Terkait kasus gagal bayar Jiwasraya, Kejagung memeriksa mantan Direktur Utama Jiwasraya, Hendrisman Rahim, mantan Direktur Pemasaran De Yong Adrian, Bancassurance Sales Manager Bambang Harsono, mantan Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Udhi Prasetyanto, mantan Kepala Divisi SDM Novi Rahmi, dan mantan Direktur SDM & Kepatuhan Muhammad Zamkhani.

"Enam saksi memenuhi panggilan tim jaksa penyidik tindak pidana korupsi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono di Jakarta, Kamis, (9/1/2020) lalu.
 
Sebelumnya, OJK menyatakan siap mendukung pelaksanaan investigasi mendalam kasus gagal bayar polis asuransi Jiwasraya yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung.

"OJK mendukung dan akan memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan investigasi lebih lanjut oleh BPK," ungkap juru bicara OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Sekar Putih Djarot, Kamis, (9/1/2020).
 
Sekar mengatakan, OJK telah memberikan beberapa hal yang berkaitan dengan penanganan kasus Jiwasraya. "Sementara pemberian data dan informasi telah disampaikan dalam kaitannya dengan proses hukum yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung," tuturnya.
 
Kasus Jiwasraya bermula dari laporan pengaduan masyarakat dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengendus adanya dugaan tindak pidana korupsi. Perkara itu diduga terjadi sejak 2014 sampai dengan 2018.
 
Jiwasraya melalui Unit Kerja Pusat Bancassurance dan Aliansi Strategis menjual produk JS Saving Plan. Persentase bunga tinggi ditawarkan berkisar antara 6,5 persen dan 10 persen sehingga memperoleh pendapatan total dari premi sebesar Rp53,27 triliun.
 
Hingga Agustus 2019, Jiwasraya menanggung potensi kerugian negara Rp13,7 triliun. Jiwasraya membutuhkan dana Rp32,89 triliun agar bisa mencapai rasio risk based capital (RBC) minimal 120 persen. RBC mengukur tingkat kesehatan finansial suatu perusahaan asuransi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur minimal batas RBC sebesar 120 persen.
 
Berdasarkan laporan BPK, Jiwasraya telah bermasalah sejak 2006. Perseroan mencatatkan laba yang tidak nyata. Lebih lanjut, BPK menegaskan kasus Jiwasraya akan rampung dalam waktu dua bulan. Hal itu dikarenakan BPK masih melakukan investigasi bersama Kejaksaan Agung.