Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Di RAPBN 2020 Naik Rp14,09 Triliun

Foto : istimewa

Pasardana.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut belanja pemerintah pusat mengalami kenaikan dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Belanja pemerintah pusat di 2020 diprediksi mencapai Rp1.683,47 triliun atau naik Rp14,09 triliun dari Rp1.669,98 triliun di RAPBN.

"Penyesuaian ini berdasarkan pembahasan bersama dalam rapat kerja (raker) antara kementerian/ lembaga dengan DPR," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, di Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2019.

Jika dirinci, jelas Askolani, bahwa peningkatan total belanja pemerintah pusat tahun depan karena kenaikan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp25,07 triliun dari RAPBN 2020.

Dengan demikian, belanja K/L meningkat dari usulan RAPBN 2020 Rp884,55 triliun menjadi Rp909,62 triliun. Sementara belanja non-kementerian/lembaga dari Rp785,43 triliun menjadi Rp773,85 triliun. 

Rincinya, penyesuaian belanja K/L sendiri terjadi pada DPR yang naik Rp833 miliar menjadi Rp5,11 triliun.

Adapun anggaran untuk Kementerian Perhubungan naik Rp441,5 miliar menjadi Rp43,11 triliun dan Kementerian Pariwisata naik Rp100 miliar, yang anggarannya untuk pengembangan destinasi wisata.

"Kemehub itu untuk pembangunan enam destinasi di luar super prioritas, kebutuhan lahan perpanjangan landasan pacu Bandara Komodo (Labuan Bajo), dan tambahan untuk pembangunan infrastruktur Danau Toba," jelas dia.

Selain itu, ada penyesuaian untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang naik Rp599,9 miliar untuk pembangunan gedung.

Kenaikan anggaran TNI/ Polri masing-masing sebesar Rp550 miliar untuk penyelenggaraan pendidikan.

Penyesuaian anggaran untuk tugas dan fungsi di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) naik Rp16,1 miliar, Badan Narkotika Nasional (BNN) naik Rp132 miliar, dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) ada tambahan Rp240 miliar.

Sebaliknya, usulan belanja non K/L merosot Rp11,578 triliun yaitu dari Rp785,43 triliun menjadi Rp773,85 triliun. Sumber utamanya berasal dari efisiensi belanja subsidi yang turun 6 persen dari Rp199,72 triliun menjadi Rp187,6 triliun.  

Namun pada akhirnya, Banggar DPR menyetujui pengajuan belanja pemerintah pusat untuk tahun depan.

Setelah rapat panitia kerja (panja) ini, maka Banggar akan menggelar rapat pleno pengambilan keputusan bersama dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati sebelum dibawa ke rapat paripurna DPR.