Mendesak, Integrasi Regulasi Pengaduan Konsumen Dari Sejumlah Lembaga

Foto : istimewa

Pasardana.id Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menilai regulasi untuk perlindungan konsumen di era transaksi digital perlu dipersiapkan segera oleh pemerintah mengingat konsumsi dalam negeri menjadi pemicu dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Tanpa regulasi, perlindungan konsumen rentan terabaikan.

Ketua BPKN Adriansyah Parman menyebut, integrasi aduan konsumen diperlukan untuk menghadapi tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks di era digital. Karena itu, pihaknya akan berupaya memperkuat sistem perlindungan konsumen di Indonesia dengan mengintegrasikan berbagai aduan yang masuk ke lembaga-lembaga terkait.

Disampaikan Ardiansyah, nantinya, seluruh aduan yang masuk ke lembaga-lembaga terkait akan terintegrasi langsung dengan database pengaduan konsumen yang masuk melalui BPKN.

“Mungkin nanti saling terintegrasi antara pusat layanan pengaduan konsumen di beberapa titik misalnya di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), lembaga pemerintah, dan kementerian,” kata Ardiansyah, Kamis (29/8/2019).

Integrasi pengaduan konsumen dibutuhkan untuk mengetahui sektor mana yang paling banyak ditemukan masalah perlindungan konsumen. Tidak adanya integrasi pengaduan konsumen di Tanah Air dinilai menyulitkan pemerintah menyusun regulasi terkait yang mampu menyelesaikan masalah secara menyeluruh.

Adriansyah menyebutkan, integrasi pengaduan konsumen sebenarnya sudah dijalankan oleh BPKN. Akan tetapi, integrasi tersebut ruang lingkupnya masih sangat kecil karena terbatas pada satu kementerian saja, yakni Kementerian Perdagangan.

“Embrionya sudah ada di Kemendag, sudah ada integrasi dengan Dijren Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga,” ungkap Adriansyah.

Ardiansyah menjelaskan pemerintah akan segera menyusun Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (Stranas PK) 2020-2024. Oleh karena itu, BPKN pada Kamis (29/8) dan Jumat (20/8) menyelenggarakan lokakarya dengan sejumlah stakeholders untuk memberi masukan pada pemerintah dalam penyusunan Stranas Perlindungan Konsumen (PK) 2020-2024.  

Sampai dengan saat ini, total pengaduan konsumen yang masuk ke BPKN mencapai 500 pengaduan. Pengaduan tersebut didominasi oleh pengaduan terkait masalah transaksi properti dengan persentase mencapai 80%.

Selain mengintegrasikan pengaduan konsumen dari berbagai lembaga, langkah lain yang diambil oleh BPKN adalah meningkatkan edukasi terkait perlindungan konsumen kepada masyarakat. Pasalnya, masyarakat Indonesia dinilai masih enggan memperjuangkan hak-haknya yang seharusnya diberikan oleh produsen atau penyedia layanan.

“Masyarakat Indonesia itu cenderung nrimo, nggak mau ribet, mengerti masalahnya tapi dibiarkan saja, tidak melapor. Indikatornya dari Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) yang hanya mencapai angka 40 dari 100,” ujar Ardiansyah.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh BPKN untuk mengedukasi masyarakat adalah lewat kompetisi vlog terkait dengan upaya perlindungan konsumen yang pemenangnya akan diumumkan pada 30 Agustus 2019.

Selain itu, BPKN juga menggunakan metode jemput bola agar untuk menarik minat masyarakat melaporkan aduannya, khususnya untuk kasus-kasus transaksi properti.