Pasardana.id - Pemerintah diminta berhati-hati adanya perubahan perilaku
wajib pajak (WP), jika ingin kembali menggelar program pengampunan pajak atau
tax amnesty. Pasalnya, hal ini akan memunculkan risiko moral (moral hazard),
di mana WP yang tadinya patuh berpotensi menjadi tidak patuh.
"Secara esensi harus hati-hati dengan adanya perubahan perilaku. Kalau kita
lakukan tax amnesty II, berarti bagaimana dengan mereka yang ikut tax amnesty
I, itu harus dipikirkan mereka yang berupaya patuh (pajak)," ucap Direktur
Riset Center Of Reform On
Economics
(Core) Piter Abdullah
Redjalam dalam Kongkow
Bisnis PAS FM di Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Piter menambahkan tax amnesty dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan WP.
Bukan memberikan keringanan WP yang pada dasarnya tidak patuh. Saat _ tax
amnesty _kembali dilakukan akan membuat WP yang tidak patuh akan bertambah
tidak patuh. Lebih parahnya lagi, WP yang sudah patuh, ada kemungkinan untuk
menjadi tidak patuh.
Padahal, aturan dasar dalam tax amnesty jilid I tertuang adanya ancaman
hukuman yang diberikan oleh pemerintah jika WP tidak patuh. Ia juga
mempertanyakan sikap pemerintah terhadap WP yang selama ini tidak patuh dan
bahkan tidak ikut tax amnesty jilid I.
"Karena akan memunculkan moral hazard. Kalau ada tax amnesty jilid II bisa
dong ada tax amnesty jilid III. Berarti apa yang terjadi? Mereka bisa berubah
perilaku. Tadinya disiplin menjadi 'ah ngapain disiplin'," jelasnya.
Masih dalam dasar aturan tax amnesty jilid I, ungkap Piter, pengampunan pajak
yang diberikan oleh pemerintah merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Hal
ini diyakini dibuat agar tidak memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan
perilaku tersebut.
"Teorinya only once in your life. Agar tidak memberikan kesempatan untuk
melakukan perubahan perilaku itu," tegasnya.
Piter menambahkan jika pemerintah memang ingin melakukan pengampunan pajak
harus ada jeda yang cukup lama, untuk ukuran sebuah usaha. Biasanya, suatu
unit usaha hanya akan hidup setidaknya sampai 30 tahun.
"Seumur hidupnya sebuah usaha itu paling tidak 30 tahun lah. Jadi setidaknya,
kalau mau diadakan tax amnesty lagi, pemerintah tunggu lah sampai 30 tahunan
lagi. Jangan mengekor begini," pungkasnya.
Oleh karenanya, pemerintah boleh saja kembali menggelar tax amnesty jilid II.
Namun, program ini bukan menjadi satu-satunya alasan pemerintah dalam rangka
mendongrak penerimaan negara.
"Kalau dilakukan tax amnesty, katakan dapat Rp100 triliun, anggaran tidak akan
cukup juga. Dampak jangka panjangnya, bisa berdampak panjang dengan negatif.
Saya kira ini perlu dipertimbangkan saat tax amnesty II," tandasnya.
