Dukung Program Percepatan Mobil Listrik, Pemerintah Siapkan Beragam Insentif Fiskal

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) mengenai mobil listrik pada Senin, 5 Agustus 2019.

Melalui Perpres tersebut, pemerintah ingin mendorong industri otomotif dengan membangun industri mobil listrik di Indonesia.  

Karena itu, untuk menarik investasi baru baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN), pemerintah bakal menyiapkan sejumlah insentif fiskal yang akan disiapkan dalam rangka program percepatan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL).

"Ada pun rencana insentif fiskal adalah insentif bea masuk atas importasi KBL berbasis baterai dalam keadaan terurai lengkap (Completely Knock Down/CKD), KBL berbasis baterai dalam keadaan terurai tidak lengkap (Incompletely Knock Down/IKD), atau komponen utama untuk jumlah dan jangka waktu tertentu," ujar Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Rofianto Kurniawan, Minggu, (11/8/2019).

Tidak hanya itu, Rofianto juga menambahkan, akan ada pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).  

"Untuk mobil listrik berbasis baterai PPnBM nol persen," ucapnya.   

Selain itu, ada juga insentif pembebasan atau pengurangan pajak pusat dan daerah. Menurutnya, fasilitas insentif juga akan diberikan untuk bea masuk atas importasi mesin, barang dan bahan dalam rangka penanaman modal serta penangguhan bea masuk dalam rangka ekspor.

"Insentif bea masuk ditanggung pemerintah atas importasi bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam rangka proses produksi," pungkasnya.

Lebih lanjut, kata dia, juga ada insentif fiskal untuk kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi serta vokasi industri komponen KBL berbasis baterai.

Fasilitas insentif lainnya, yaitu insentif pembiayaan ekspor, tarif parkir di lokasi-lokasi yang ditentukan pemerintah daerah dan keringanan biaya pengisian listrik di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Tidak hanya insentif fiskal, Rofianto mengungkapkan bahwa ada insentif nonfiskal. Insentif nonfiskal yang dimaksud dalam bentuk pengecualian dari pembatasan penggunaan jalan tertentu, pelimpahan hak produksi atas teknologi terkait KBL berbasis baterai yang lisensi patennya telah dipegang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Juga, ada pembinaan keamanan atau pengamanan kegiatan operasional sektor industri.

Rofianto menerangkan keluarnya program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai adalah dalam rangka peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi dan konservasi energi sektor transportasi serta komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca.

"Penggunaan KBL berbasis baterai diharapkan mampu mengurangi bahan bakar fosil yang sebagian besarnya masih diimpor dan berkontribusi signifikan terhadap membaiknya neraca perdagangan khususnya dari impor migas," jelas dia.

Adanya pemberian beragam insentif fiskal maupun nonfiskal serta pasar konsumen yang besar, terang Rofianto, diharapkan mampu menarik investasi baru baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).

"Insentif dimaksud juga diharapkan mampu menjadikan Indonesia sebagai basis produksi KBL berbasis baterai dan ekspor ke negara lain," tandasnya.