Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat|pembangunan infrastruktur|Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)|pupr|Pembangunan Ruas Tol|Lelang Pembangunan 7 Ruas Tol Rp151 Triliun
Pemerintah Siap Lelang Pembangunan 7 Ruas Jalan Bernilai Rp151 Triliun
Oleh: Adi
23 Desember 2020, 12:48
foto: istimewa
Pasardana.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) pada tahun 2019 ini akan melelang tujuh ruas jalan tol dengan nilai investasi keseluruhannya sebesar Rp151,13 triliun.
Kepala BPJT, Danang Parikesit menyebutkan, ketujuh ruas tol yang akan dilelang adalah Jalan Tol Semanan Balaraja sepanjang 31,9 kilometer (km), Kamal Teluknaga Rajeg sepanjang 38,6 Km, Akses Menuju Pelabuhan Patimban sepanjang 37,7 Km, Gedebage Tasikmalaya Cilacap sepanjang 184 Km, Yogyakarta Bawen sepanjang 77 Km, Solo Yogyakarta New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulon Progo sepanjang 91,93 Km dan Balikpapan Penajam Paser Utara sepanjang 7,35 Km.
Dari tujuh ruas tol, Jalan Tol Balikpapan Penajam Paser Utara sudah dilakukan pelelangan dengan metode lelang hak menyamakan penawaran (right to match) pada PT Tol Teluk Balikpapan. Ruas tol lainnya masih dalam tahap finalisasi desain, kata Danang sebagaimana dikutip portal Kementerian PUPR, Senin (22/7/2019).
Menurut Danang, keterlibatan swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) membawa dampak daya ungkit/leverage dari hasil investasinya, sehingga keuntungan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur lainnya.
Investasi swasta dibutuhkan kerena pendanaan Pemerintah dalam penyediaan infrastruktur terbatas. Kemampuan APBN tahun 2020 2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30% atau sekitar Rp623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp2.058 triliun.
Selama ini pemerintah juga telah memberikan dukungan viability gap fund (VGF) berupa jaminan maupun dukungan pendanaan APBN untuk pembangunan sebagian konstruksi jalan tol sehingga meningkatkan kelayakan finansial suatu ruas tol.
Sebelum ini, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyampaikan, pembangunan jalan tol diperlukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan efisiensi biaya logistik.
Melalui skema KPBU, pemerintah bertujuan mengatasi ketimpangan pendanaan (financial gap) infrastruktur, terutama jalan tol demi ketepatan waktu penyelesaiannya, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat, ujar Basuki.