Resmi Dilegalkan, Ini Aturan Main Bitcoin Cs di Indonesia

Pasardana.id Indonesia resmi melegalkan transaksi jual-beli mata uang digital (cryptocurrency), setelah Badan Pengawas Perdagangan Bursa Berjangka Komoditi (Bappebti) merilis aturan soal perdagangan Bitcoin Cs yang ditandatangani Kepala Bappebti, Indrasari Wisnu Wardana tanggal 8 Februari 2019 lalu.

Kepastian hukum ini didapati melalui Peraturan No. 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka.

Meski demikian, ada beberapa persyaratan yang wajib ditaati para trader mata uang digital ini, antara lain;

1.Perdagangan Bitcoin Cs harus dilakukan di bursa berjangka.

2.Cryptocurrency yang diperdagangkan harus berbasis distributed ledger technology dan berbentuk aset kripto utility (utility crypto) atau kripto beragunan aset (crypto backed asset).

3.Nilai kapitalisasi pasarnya masuk dalam peringkat 500 besar kapitalisasi pasar aset kripto (coin market cap) untuk kripto aset utilitas dan masuk dalam transaksi bursa aset kripto terbesar di dunia.

4.Perdagangan aset kripto dapat difasilitasi Bursa Berjangka yang telah memperoleh persetujuan Kepala Bappebti. Syaratnya, Bursa Berjangka tersebut harus memiliki modal disetor minimal Rp 1,5 triliun dan mempertahankan saldo modal akhir minimal Rp 1,2 triliun.

5.Bursa berjangka juga harus memiliki paling sedikit 3 pegawai bersertifikasi Certified Information Systems Security Professional (CISSP).

6.Proses pengkliringan dan penyelesaian transaksi dalam perdagangan aset kripto harus dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka yang memiliki modal paling sedikit Rp1,5 triliun dan mempertahankan saldo modal akhir Rp1,2 triliun.

7.Transaksi Bitcoin Cs di Bursa Berjangka harus di fasilitasi pedagang fisik aset kripto atau pialang dengan server di Indonesia. Para pialang ini wajib memiliki modal disetor minimal Rp 1 triliun dengan mempertahankan modal akhir paling sedikit Rp 800 miliar.

8.Perusahaan pialang harus memiliki struktur organisasi minimal Divisi Informasi Teknologi, Divisi Audit, Divisi Legal, Divisi Pengaduan Pelanggan Aset Kripto, Divisi Client Support dan Divisi Accounting dan Finance.

9.Pialang cryptocurrency harus memiliki sistem sarana perdagangan online yang dipergunakan untuk perdagangan yang terhubung dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

10.Pialang juga harus memiliki standar operasional prosedur minimal mengatur tentang pemasaran dan penerimaan pelanggan aset kripto, pelaksanaan transaksi, pengendalian dan pengawasan internal, penyelesaian perselisihan Pelanggan Aset Kripto dan penerapan program anti pencucian uang.

11.Pelanggan aset kripto yang akan melakukan transaksi aset kripto melalui pedagang fisik aset kripto wajib menempatkan dana yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan transaksi pada rekening yang terpisah atas nama pedagang fisik aset kripto untuk kepentingan Lembaga Kliring Berjangka.

12.Dana yang ditempatkan wajib menggunakan mata uang rupiah.