Pelaku Usaha Fintech dan Uang Kripto Bakal Diwajibkan Untuk Melaporkan Transaksi Keuangannya

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id – Pemerintah tengah mengkaji kewajiban lapor transaksi keuangan bagi pelaku usaha financial technology (fintech) dan pelaku usaha aset kripto (cryptocurrency).

Demikian diungkapkan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kiagus Ahmad Badaruddin saat acara refleksi akhir tahun di kantor PPATK, Jumat (13/12).

"Saat ini peraturan pemerintahnya (PP)-nya sedang dalam proses," kata Badar.

Dijelaskan, nantinya, kewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan ini seperti yang diwajibkan kepada 16 jenis penyedia jasa keuangan (PJK). 

“Mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) terdapat 16 Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang wajib melaporkan transaksi keuangannya kepada PPATK. Jenis pelaporannya meliputi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), Transaksi Keuangan Tunai (TKT), dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (TKL),” terangnya.

Terkait wacana kewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan ini, Badar mengaku bahwa pihaknya (PPATK) telah berdiskusi dengan pihak-pihak terkait, yakni; Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Perdagangan serta pelaku fintech dan uang kripto.