Laporan Keuangan BFIN Jadi Pokok Penjelasan BEI Pada Polri

Pasardana.id - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri untuk menjelaskan perpindahan sebanyak 32,32% saham PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) yang diklaim milik PT Aryaputra Teguharta (APT).

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, IGD Nyoman Yetna mengatakan, tim dari BEI memenuhi panggilan tersebut pada Rabu (29/8). Ia menuturkan, tim BEI menjelaskan proses perpindahan kepemilikan saham BFIN dari periode tertentu hingga saat ini kepada Mabes Polri.

Dimana semua proses perpindahan tersebut telah dilaporkan oleh BFIN kepada bursa, sesuai dengan good corporate governance (GCG). Sehingga laporan perpindahan itu dapat diterima oleh BEI.

Intinya, secara substansi yang ditanyakan dari laporan keuangan bisa dilihat perubahan atas pemilikan saham. Bursa menjelaskan, perubahan dari periode-ke periode seperti apa, kata Nyoman, Jumat (31/8/2018).

Sesuai regulasi BEI, setiap ada perubahan kepemilikan oleh pemegang saham lebih dari 5%, emiten di bursa efek memang diharuskan untuk melapor.

Seperti diketahui, selain menggugat Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan akta kepemilikan BFI di PTUN Jakarta, APT juga mengajukan laporan pidana di Bareskrim Mabes Polri.

Sebelumnya, APT juga mengancam untuk menggugat BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika otoritas bursa tersebut tidak memenuhi permintaan APT dengan men- suspend dan men-delisting saham BFIN.

Namun, baik BEI maupun OJK secara tegas menolak permintaan tanpa dasar dari APT itu.

"Sepanjang kasus hukum yang ada tidak mengakibatkan dampak pada peran bursa di atas, maka perdagangan efek dapat terus berlangsung," ujar Nyoman beberapa waktu lalu.

Hal senada diungkapkan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK, Fahri Hilmi. Ia mengatakan, pihaknya akan menunggu proses pengadilan yang saat ini masih berlanjut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Kami serahkan kepada pengadilan, ujarnya.

Berdasarkan data BKPM, APT merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan izin Nomor 2/1/PPM/V/PMA/2011 yang kemudian diubah menjadi Izin Prinsip dengan Nomor 713/1/IP/PMA/2017.

Adapun APT dimiliki oleh Media Horizon Limited, dan Singa Finance Company Limited. Kedua perusahaan tersebut berada di Offshores Incorporations Centre, Victoria, Mahe, Negara Republik Seychelles.

Dalam susunan perusahaan APT, hanya terdapat dua nama, yakni Hari Dhoho Tampubolon sebagai Direktur, dan Franciscus Suciyanto sebagai Komisaris.

Saat ini, APT berkantor di sebuah ruko di Komplek Rukan Atap Merah Blok E 6, Jalan Pecenongan 72 RT 002 RW 004 Kelurahan Kebon Kelapa, Kec. Gambir Jakarta Pusat, sebuah kawasan perkantoran yang dikelola oleh PT Sanggraha Dhika, anak usaha PT Arthavest Tbk.