Bola Panas AISA Kini Berada Ditangan Kemenkum HAM

Pasardana.id - Bola panas kekisruhan manajerial PT TPS Food Tbk (AISA) kini tengah berada di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Pasalnya, hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) AISA tanggal 27 Juli 2018 akan ditetapkan dalam lembaran negara oleh Kemenkum HAM.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fakhri Hilmi menyatakan, pihaknya tidak dalam posisi menyatakan RUPST sah atau tidak. Hanya saja, pihaknya hanya melihat keterbukaan informasi, kuorum atau tidak, dan agenda sudah sesuai dengan yang diajukan ke OJK.

RUPS itu forum tertinggi dalam pengambilan keputusan. Jadi, hal itu menjadi rujukan OJK untuk melindungi investor, ujar Hilmi di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (27/8/2018).

Ia melanjutkan, hasil RUPST harus disampaikan kepada OJK selang dua hari setelah RUPST dan satu bulan setelahnya harus disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM.

Di Kemenkum HAM itu nanti ditetapkan hasilnya dan di catatkan di Kemenkum HAM, kata dia.

Sebelumnya, Direksi AISA pimpinan Joko Mogoginta menggugat atas perbuatan melakukan hukum terhadap Komisaris Utama AISA, Anton Apriyanto, Kang Hongkie, Hengky Koestanto dan Jaka Prasetya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Agustus 2018.

Dalam hal ini, Joko Mogoginta mengatakan, gugatan itu dilayangkan karena beredar pengumuman pergantian Dewan Direksi AISA. Jelasnya, Joko Mogoginta selaku Direktur Utama TPS Food sudah menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak sah dari sisi hukum dan tidak sesuai dari hasil RUPST tertanggal 27 Juli 2018 lalu, sehingga keputusan rapat Dewan Komisaris tidak sesuai dengan keputusan yang terjadi ketika RUPST.

Sekali lagi saya nyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada pergantian Dewan Direksi TPS Food dan keputusan Dewan Komisaris tidak sah dan dapat berimbas pada tindakan pidana, apalagi dengan diadakannya rapat Dewan Komisaris yang dilakukan tanggal 10 Agustus lalu dengan menghasilkan dan mengeksekusi hasil RUPST yang cacat, papar Joko dalam siaran pers, Kamis (23/8/2018).

Joko menilai, hasil keputusan Dewan Komisaris yang tidak sesuai dengan keputusan pada saat RUPST menyatakan, Hasil keputusan RUPST TPS Food 27 Juli 2018 telah memberhentikan Dewan Direksi Saudara Stefanus Joko Mogoginta, Saudara Budhi Istanto Suwito, dan Saudara Hendra Adisubrata sebagai Direktur Perseroan terhitung tanggal diadakannya RUPST, kewenangan telah berakhir sejak RUPST dan tidak bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil oleh Dewan Direksi."

Bahkan, hasil keputusan yang disampaikan tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan bahwa Komisaris telah mengambil keputusan, melainkan Dewan Komisaris hanya menginterpretasi ulang hasil RUPST tanggal 27 Juli 2018.

Melihat kembali kisruh yang terjadi pada RUPST lalu, yang terjadi dikarenakan dua hal, yaitu; adanya perhitungan suara yang tidak sesuai sehingga menyebabkan silang pendapat antara pihak Trophy 2014 Investor Limited dan Primanex Limited.

Apalagi, pada poin agenda RUPST ke-4 tentang perubahan Direksi yang diganti oleh Jaka Prasetya selaku Komisaris TPS Food. Dua silang pendapat ini, telah di intepretasikan oleh Dewan Komisaris dan diragukan kebenarannya sehingga harus kembali kepada berita acara.

Adapun berita acara yang diberikan Notaris tidak pernah ada keterangan yang jelas mengenai voting pergantian Direksi karena pimpinan rapat tidak pernah melakukan voting pergantian Direksi melainkan hanya melakukan voting dari usulan Jaka Prasetya.

Sekali lagi saya katakan bahwa intepretasi Dewan Komisaris tentunya ada implikasi hukum dan Dewan Direksi akan melakukan langkah-langkah hukum untuk menegakkan hak-hak kami dalam perseroan, tutup Joko.