Investor Asing Rugi Jika Lepas SUN

Pasardana.id - Investor asing dinilai rugi jika melepas kepemilikan obligasi pemerintah saat ini. Pasalnya justru di saat ini harga surat utang negara (SUN) makin atraktif dengan kenaikan imbal hasil.

Seiring kencangnya isu kenaikan bunga acuan AS, rupiah merunduk di hadapan dollar AS. Imbal hasil SUN pun mengalami peningkatan sejak dua pekan lalu.

"Bila melepas kepemilikan obligasi dalam negeri lalu menggantinya ke obligasi US Treasury, bukankah akan menghilangkan sebuah kesempatan untuk mendapatkan harga terendah terbaik dan yield tertinggi," ujar Kepala Divisi Pendapatan Tetap PT Indomitra Securities, Maximilianus Nicodemus, Senin (30/5/2016).

Para lembaga keuangan non bank justru sedang menunggu hal ini terjadi. Pasalnya, lembaga keuangan seperti asuransi, dana pensiun dan multifinance terkena kewajiban mengoleksi SUN hingga 20 persen dalam portofolio investasinya.

"Saya selalu menyampaikan kepada para klien dan investor, bahwa terburu buru bukanlah jawabannya. Memang benar, para lembaga keuangan non bank harus memiliki porsi 20%, namun untuk mendapatkannya apakah harus di harga tertinggi?" paparnya.

Asal tahu saja, harga obligasi sekarang sedang dalam penurunan. Itu artinya, bahwa ini sebuah kesempatan untuk bisa mendapatkan kembali obligasi bertenor 10 tahun di harga terendah bagi para lembaga keuangan non bank.

US Treasury sendiri merupakan obligasi pemerintah AS yang memberi imbal hasil kurang dari 2 persen. Sementara imbal hasil SUN tenor 10 tahun berkisar 7,85-7,9 persen.

"Dengan yield minim, apakah hal ini sesuai dengan kebijakan investasi para investor?" tanyanya.

Dia juga mengatakan, asing sebenarnya tidak keliru memperkirakan prospek obligasi Indonesia. Namun, asing hanya tidak menyangka bahwa kenaikkan suku bunga Fed Rate datang lebih awal, di tengah masih inkonsistensinya data Amerika.

"Asing justru menilai langkah-langkah Pemerintah dalam menerapkan beberapa paket kebijakan sudah ada yang membuahkan hasil, meskipun baru beberapa karena rata rata Paket Kebijakan tersebut untuk jangka menengah hingga panjang," pungkasnya.