APRDI Usulkan Pungutan OJK Berdasarkan Pendapatan

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana - Pengelola Reksa Dana meminta pemerintah untuk mengatur ulang metode pengenaan pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasalnya, dengan metode saat ini yang berlaku didasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB), dirasa memberatkan industri reksa dana dan tidak mendukung pertumbuhan industri.

Presidium Dewan Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia, Prihatmo Hari Mulyanto mengatakan, bahwa pihaknya telah mengusulkan kepada OJK untuk merubah metode pengenaan pungutan OJK berdasarkan pendapat manajer investasi (MI).

"Kami usulkan pungutan OJK berdasarkan pendapatan," ujar Prihatmo di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Namun, dia enggan merinci besaran persentase pendapatan yang diusulkannya. Hanya saja, dia berharap, usulan berdasarkan pendapatan akan segera di terima OJK dan menjadi usulan resmi OJK dalam perubahan Peraturan Pemerintah tentang pungutan OJK. 

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengusulkan perubahan Peraturan Pemerintah No 11 tentang Pungutan OJK. Dalam usulan tersebut, beberapa industri dan profesi pasar modal mendapat pengurangan nilai iuran. Namun, sejak disampaikan kepada pemerintah dua tahun lalu, hingga saat ini belum mendapat tanggapan dari pemerintah.

Hal itu disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan seleksi Anggota dewan komisioner OJK.

"Usul revisi pungutan OJK telah kami sampaikan sejak tahun 2015," kata Nurhaida kepada Komisi XI DPR, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR, Andreas Eddy Susetyo mengatakan, akan memanggil pemerintah untuk mempertanyakan lamanya proses perubahan PP No 11 tahun 2014 tentang Pungutan OJK.

Ia memandang penting perubahan itu, karena pelaku industri keuangan mengeluhkan besaran persentase pungutan yang dikenakan.

"Ini akan menjadi agenda Komisi XI berikutnya, karena ada aduan dari industry yang mengeluhkan besarnya pungutan OJK sampai 20% dari biaya operasionalnya," kata dia.

Adapun usulan perubahan pungutan OJK yang disampaikan kepada pemerintah itu, menurut Nurhaida terkait beberapa industri dan profesi pasar modal. Untuk profesi penunjang pasar modal, pungutan dilakukan terhadap; akuntan publik, notaris, penilai publik dan kuasa hukum.

"Untuk profesi penunjang pasar modal, kami usulkan peniadaan pungutan tahunan. Jadi mereka hanya dikenakan hanya sekali saat pendaftaran saja," kata dia.

Sementara untuk perusahaan manajer investasi, saat ini dikenakan 0,04% dari besaran Nilai Aktiva Bersih (NAB), juga akan dirubah cara perhitungan pungutannya, termasuk metode perhitungan pungutan terhadap Perusahaan Efek. Namun, dia tidak merinci lebih jauh metode penghitungan yang akan akan dirubah tersebut.